Pengusaha Kakao Sulawesi Selatan Pelopori Penolakan Pajak Ekspor

Jum'at, 06 November 2009 | 17:16 WIB

TEMPO Interaktif, Makassar - Pengusaha kakao yang tergabung dalam Asosiasi Kakao Indonesia (Askindo) menolak rencana pemerintah memberlakukan pajak ekspor 5 – 20 persen. Langkah ini berpotensi merugikan petani karena beban biaya ekspor bisa berimbas ke petani kakao.

Enam pengurus daerah Askindo, yakni Sulawesi Selatan, Sulawesi Tengah, Jawa Timur, Lampung, Medan, dan Jakarta, kompak menolak. “Kalau sampai pemerintah menyetujui pajak ekspor maka pengusaha akan memotong 20 persen harga pembelian dari petani,” kata Wakil Ketua Askindo Sulawesi Selatan, Sohinder Dingri Sonny, Jumat (6/11).

Pengusaha kakao Sulawesi Selatan menjadi pelopor dalam penolakan ini. Alasannya, daerah ini memiliki kontribusi 70 persen dari total ekspor kakao Indonesia.

Menurut Sohinder, pengusaha kakao sudah dikenakan retribusi ekspor ke pemerintah provinsi Rp 40 per kilogram, Rp 10 per kilogram ke organisasi, dan pajak penghasilan 0,5 persen per kilogram. “Kami menolak karena ingin menyelamatkan porsi keuntungan petani." kilah dia.

Sohindar mengungkapkan, saat pengusaha kakao di Jakarta mendapat penjelasan dari Halamoan Sinaga, Kepala Pelatihan dan Pengembangan Dalam Negeri Departemen Perdagangan. Dikatakan bahwa, pemberlakuan biaya ekspor kakao 5 sampai 20 persen segera diberlakukan.

Rencana yang disampaikan Departemen Perdagangan, menurut Sohindar, tidak relevan disaat terjadi penurunan produksi kakao. Pada 2009 ini produksi kakao Indonesia hanya mencapai 400 ribu ton. Target yang dicanangkan 1 juta ton.

Dari total produksi nasional itu, Sulawesi Selatan memberikan kontribusi 70 persen atau sekitar 300 ribu ton per tahun. Penurunan produksi itu disebabkan kegiatan rehabilitasi lahan kakao yang sudah berumur 20 tahun, tanam samping, dan gerakan peremajaan kakao secara nasional. Inilah yang akan mengganggu produksi hingga tiga tahun ke depan.

Produksi kakao akan kembali normal, tutur dia, diperkirakan 2014 secara bertahap hingga mencapai 1 juta ton per tahun. Selama kegiatan rehabilitas, kata dia, pengusaha tidak berharap banyak.

SULFAEDAR PAY

Topik :

• pajak

Disclaimer : Komentar adalah tanggapan pribadi, tidak mewakili kebijakan editorial redaksi Tempo Interaktif. Redaksi berhak mengubah kata-kata yang berbau pelecehan, intimidasi, bertendensi suku, agama, ras, dan antar golongan