Keterkaitan Dunia Usaha dan Pemerintah Rawan Suap

Selasa, 28 Oktober 2003 | 21:03 WIB

TEMPO Interaktif, Jakarta: Dunia usaha, khususnya Telematika, Perposan dan Media Massa (TPM) yang terkait dengan pemerintah, umumnya rawan praktek suap. "Pengurusan izin, jaringan frekwensi, dan sebagainya, pasti membutuhkan banyak uang untuk suap," kata Sharif Cicip Sutardjo, Ketua Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Bidang TPM, di sela-sela acara penandatanganan Pakta Anti Suap, di Jakarta, Selasa (28/10).

Walau komitmen pemerintah amat penting diperlukan, kata Sharif, Kadin tidak bisa memaksa pemerintah mendukung gerakan Kampanye Nasional Anti Suap yang dicanangkan. "Namanya juga gerakan moral. Kadin tidak bisa memaksa," katanya. Apalagi memberikan sanksi kepada mereka yang terindikasi terlibat korupsi atau suap. "Kadin belum bisa berbuat banyak. Suap sudah mengakar lama. Kampanye ini baru berjalan setahap demi setahap,"katanya.

Bukan tidak mungkin, terjadinya korupsi adalah juga karena kesalahan masyarakat yang membiarkan dan mentolelirnya. Tidak heran, praktek itu merasuk ke seluruh lapisan masyarakat. "Bohong, kalau kebudayaan Indonesia dikatakan korupsi. Korupsi ada, karena dibiarkan," kata HS. Dillon, Direktur Partnership. Tidak ada jalan lain, bangsa Indonesia sendiri yang bisa memperbaiki kerusakan yang ada di tubuhnya. "Kalau ingin merdeka, hanya diri kita sendiri yang bisa memerdekakannya," kata Dillon.

Anastasya Andriarti, Dewi Retno - Tempo News Room