IMF Akui Salah Menangani Krisis Asia

Kamis, 13 November 2003 | 22:52 WIB

TEMPO Interaktif, Jakarta:Dana Moneter Internasional (IMF) mengakui telah salah menangani krisis ekonomi yang melanda Asia. Kesalahan terutama pada penanganan krisis di Indonesia, Thailand dan Korea Selatan.

Pengakuan ini disampaikan Asisten Direktur IMF untuk Asia Pasifik Charles Adam dalam sebuah seminar ekonomi regional di Bangkok, Kamis (13/11).

Menurut Adam, IMF kini masih mendiskusikan di mana letak kesalahan penanganan krisis ekonomi itu. "Kami akui, kami telah banyak melakukan kesalahan selama krisis Asia," katanya. "Tapi tidak ada seorangpun yang tahu di mana letak persis kesalahannya."

Adam mengakui pihaknya mendengar banyak ekonom yang mengomentari setiap kebijakan IMF yang berujung krisis tak kunjung bisa terselesaikan. "Ada yang mengatakan kami terlalu banyak mengucurkan pinjaman, ada juga yang bilang terlalu sedikit," katanya. Beberapa kritik ekonom yang lain menyebutkan IMF justru menjadi biang kejatuhan ekonomi negara-negara Asia. "Tapi beberapa yang lain menyebutkan kondisinya tidak terlalu parah."

Pada prinsipnya, kata Adam, setiap pinjaman IMF untuk negara yang ditanganinya adalah untuk menyelamatkan situasi darurat. Namun, sambungnya, tidak semua pinjaman itu memang yang menyelamatkan suatu negara dari kubangan krisis.

IMF, kata Adam, selalu membuat dan mempertimbangkan dampak dari pinjaman itu pada waktu yang akan datang bagi negara bersangkutan. Karena itu IMF akan bertanggung jawab terhadap semua kebijakan yang telah dibuat itu. Ia mengakui banyak pertentangan di kalangan ekonom IMF sendiri saat akan mengucurukan pinjaman baru bagi suatu negara. "Tapi kami berusaha menyeimbangkannya dengan tanggung jawab moral juga," katanya.

Adam mengakui saat krisis menggurita beberapa negara meminta IMF membantu proses reformasi ekonomi. Tapi, katanya, hal itu justru membuat situasi yang semakin sulit. Ia mencontohkan Malaysia. Negara ini menolak krisis ekonominya ditangani IMF. Negara itu malah memproteksi diri sendiri dari kemungkinan ulah spekulan memborong dolar untuk melemahkan ringgit. Kebijakan itu kemudian terbukti sebagai keputusan yang arif.

Adam mengatakan organisasinya telah bekerja untuk menyelamatkan situasi krisis yang akan menjatuhkan ekonomi suatu negara, yang dimulai sejak 1997 ketika terjadi devaluasi peredaran mata uang bath di Thailand. "Satu hal yang kami pelajari dari krisis Asia adalah menyegerakan mencegah krisis suatu negara agar tak merembet ke negara tetangganya," katanya.

IMF juga telah mencoba mendorong negara-negara "pasiennya" agar lebih berani membuka modal asing masuk dan meyakinkan negara-negara anggota untuk menjalin perjanjian dengan pasar internasional. "Tapi saya kira kuncinya kita telah belajar mencegah dan bertahan dari krisis," katanya, "sekali krisis menghantam, situasinya sangat sulit dan ongkosnya sangat tinggi. Cara yang paling utama adalah mencegahnya."

Sementara Direktur Lembaga Penelitian Ekonomi dan Masyarakat Universitas Indonesia Mohammad Ikhsan mengatakan kesalahan kebijakan Dana Moneter Internasional (IMF) di Indonesia juga dipicu oleh tidak adanya kesungguhan pemerintah menangani krisis ekonomi. "Zaman Soeharto ada kesenjangan kredibilitas politik yang dilanjutkan zaman Gus Dur," katanya saat dihubungi di Jakarta, Kamis (13/11) malam.

Menurut Ikhsan kesalahan kebijakan IMF berbeda-beda untuk setiap negara. Untuk Thailand, misalnya, IMF dinilai terlalu banyak mengucurkan pinjaman. "Sedangkan untuk Indonesia terlalu sedikit," katanya. Tapi, ujarnya, tidak semata jumlah pinjaman saja yang menjadi titik kesalahan yang membuat krisis ekonomi tak kunjung usai. "Semua faktor kait-mengait," katanya.

Ikhsan mencontohkan kasus bobolnya kredit Bank Negara Indonesia sebesar Rp 1,7 triliun. Kasus ini, menurutnya, bukti gagalnya kebijakan reformasi keuangan di Indonesia. Dalam letter of intent IMF disebutkan bahwa pemilihan manajemen BNI harus dibuka ke publik.

"Tapi, waktu itu, internal BNI menolak," ujar Ikhsan. Akhirnya direksi yang terpilih tetap orang dalam. Berbeda dengan BRI yang kini dipimpin oleh orang luar yang bisa melihat dengan jernih kesalahan-kesalahan BRI.

Menurutnya, kebijakan IMF tergantung oleh informasi apa yang disampaikan pemerintah Indonesia ke lembaga pemberi utang itu. Saat terjadi krisis, informasi yang disampaikan itu menjadi bahan diagnosa IMF untuk menelurkan kebijakannya. "Sekarang kita bicara dalam situasi normal," katanya.

AFP/Bagja Hidayat - Tempo News Room