Bank Dunia akan Bantu PDAM "Sakit"

Senin, 08 Maret 2004 | 20:01 WIB

TEMPO Interaktif, Jakarta: Bank Dunia akan membantu US$ 80 juta guna menyehatkan sekitar delapan Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) "sakit". Yang dimaksud adalah PDAM Kota Jambi, PDAM Kab Lebak, PDAM Kota Cirebon, PDAM Kota Pontianak, PDAM Kota Banjarmasin, PDAM Kota Makasar, PDAM kota Kendari dan PDAM kota Manado.

Pemerintah menyatakan, total kebutuhan dana untuk menyehatkan kedelapan PDAM itu sekitar US$115 juta. "Bank Dunia akan membantu sebanyak US$80 juta, sisanya akan dipenuhi oleh pemerintah pusat, Pemda serta PDAM itu sendiri," kata Direktur Permukiman dan Perumahan Bappenas, Basah Hernowo, kepada wartawan usai pembahasan Urban Water Supply and Sanitation Improvement and Expansion Project di Jakarta, Senin (8/3).

Dari sekitar 300 PDAM yang ada di seluruh Indonesia, sekitar 90 persen PDAM yang masuk kategori sehat. "Sementara sisanya selalu merugi. Ini artinya perlu ada penanganan yang serius untuk mengatasi masalah ini," ujar Dirjen Tata Perkotaan dan Pedesaan, Departemen Permukiman dan Prasarana Wilayah Patana Rantetoding, sebelumnya.

Pemerintah menilai, masalah utama dalam pengelolaan PDAM adalah buruknya manajemen. Untuk itu, setelah ada pinjaman, diharapkan PDAM yang mendapatkannya akan segera melakukan reformasi manajemennya. "Untuk memperbaiki kinerja, PDAM harus melakukan Good Corporate Governance dalam menjalankan perusahaannya sebagai bagian dari reformasi manajemen. Jika tidak, mereka pasti selamanya sulit untuk bisa memperoleh keuntungan," ujar Patana.

Menurut Basah Hernowo, semula ada 11 PDAM yang menyatakan ikut dalam program tersebut, namun akhirnya hanya tinggal delapan 8 PDAM. Program ini dilaksanakan oleh Departemen Keuangan dengan dukungan dana dari Asian Europpean Meeting (ASEM) yang dikelola Bank Dunia.

PDAM diminta untuk menyusun rencana tindakan pemulihan biaya Financial Recovery Action Plan (FRAP). Menurut Hernowo, ada beberapa indikator kinerja yang perlu dipenuhi oleh PDAM. Di antaranya perbaikan rasio pegawai, penambahan jumlah sambungan, mengurangi kehilangan air, dan lain sebagainya. Selain itu, kata dia, PDAM juga harus menyiapkan Project Implementation Plan (PIP). Dana-dana yang akan dikucurkan ke PDAM tersebut masing-masing akan berbeda, tergantung dari PIP dan FRAP.

Basah mengatakan, sejauh ini Bank dunia baru membantu proses penyiapan pinjaman melalui technical Assistance. Dana-dana yang akan dikucurkan itu nantinya tidak langsung diberikan pada PDAM, akan tetapi melalui Departemen Keuangan, yang nantinya diteruskan pada pemerintah daerah setempat. Untuk mengantisipasi terjadinya kebocoran, nantinya ini akan dikontrol DPRD setempat. "Artinya setiap pemakaian dana harus ada persetujuan DPRD," tambahnya.

Basah menjelaskan, kondisi PDAM mulai tidak sehat sejak terjadinya krisis ekonomi 1997. Sejak 1998 pemerintah menyadari pentingnya pengembangan program penyehatan PDAM dengan partisifasi aktif dari semua pihak yang terkait dengan penyediaan air minum. "Ada sekitar Rp 4 triliun utang PDAM kita," katanya. Diharapkan dengan pinjaman dana ini ada upaya perbaikan sistem yang akan dilakukan. Menurutnya, ada tiga persoalan mendasar yang perlu dan akan diperbaiki PDAM, yaitu manajemen yang kurang bagus, sistem, serta institusi. Persoalan manajemen dalam PDAM itu nantinya akan meletakan orang pada tempat yang tepat.

Danto - Tempo News Room