Presiden Minta Pajak Penghasilan Tidak Resmi Dihitung

Selasa, 09 Maret 2004 | 14:35 WIB

TEMPO Interaktif, Jakarta:Presiden Megawati Soekarnoputri mempertanyakan penghitungan pajak penghasilan (PPh) atas pendapatan yang tidak resmi. Selama ini, pajak yang dibayarkan hanya dihitung berdasarkan pendapatan resmi seseorang.

“Uang yang sliwar-sliwer itu bagaimana, apakah petugas pajak bisa bertemu langsung dengan wajib pajak untuk melakukan negosiasi atau bagaimana,” kata Presiden, dalam sambutannya seusai menyerahkan SPP (surat pemberitahuan tahunan), di kantor Dirjen Pajak, Jakarta, Selasa (9/3).

Presiden mengungkapkan hal itu menanggapi banyaknya dana di luar pendapatan resmi seseorang. Menurutnya, masalah itu mejadi tanggung jawab Direktorat Pajak untuk menyelesaikannya, termasuk membuat mekanisme pengenaan pajak terhadap pendapatan tidak resmi tersebut.

Berdasarkan data Bank Indonesia, dana sliwar-sliwer yang keluar masuk dari luar negeri besarnya lebih dari US$ 10 ribu. Padahal, jumlah transaksi tercatat sebanyak 250 ribu kali per bulan.

Dalam kesempatan itu, Presiden menyerahkan SPP PPh 2003. Ini merupakan SPP ketiga yang diserahkan Megawati selama menjabat presiden. Selain Presiden, sejumlah pejabat yang juga menyerahkan SPP 2003 antara lain Wakil Presiden Hamzah Haz, Ketua BPK Satrio Budiharjo Yudhono, Ketua MA Bagir Manan, Ketua MPR Amien Rais, Ketua Mahkamah Konstitusi Jimly Ashiddiqie, Ketua Komisi Konstitusi Sri Sumantri, Ketua Kadin MS Hidayat, dan penerima penghargaan wajib pajak terbaik Abdullah Gymnastiar.

Dalam sambutannya, Presiden mengatakan pemerintah terus mendukung upaya Ditjen Pajak untuk menyadarkan masyarakat akan pentingnya pembayaran pajak. Kebijakan pemerintah itu sering diungkapkannya dalam rapat kabinet di Istana Negara. Kebutuhan pajak sebagai celengan bagi negara sangat penting untuk pembangunan bangsa dan negara.

Presiden menegaskan, kewajiban membayar pajak bukan berarti pemerintah bertindak semena-mena. Pajak yang dibayarkan hanya sebagian kecil dari pendapatan seseorang dan dana itu sangat berguna untuk mengisi kas negara. Bila ke depan seluruh masyarakat sadar pajak, kata Presiden, maka celengan akan penuh, dan itu bisa mendinamisasi pembangunan yang sedang berjalan.

Presiden mengaku selalu membayar pajak setiap tahun, sejak ia belum menjabat sebagai presiden. “Cuma dulu sebelum menjadi presiden tidak disorot,” katanya. Ia berharap hal ini bisa diikuti oleh masyarakat yang lain.

Retno Sulistyowati - Tempo News Room