Awal April, Pemerintah Buat Hujan

Rabu, 31 Maret 2004 | 15:31 WIB

TEMPO Interaktif, Jakarta:Departemen Pemukiman dan Prasarana Wilayah berencana membuat hujan buatan untuk mengantisipasi kekeringan di beberapa wilayah. Hujan buatan sementara akan difokuskan di kawasan Jawa Tengah dan Yogyakarta. Pemerintah menganggarkan dana senilai Rp 6 miliar untuk tahun ini.

Direktur Jenderal Sumber Daya Air Depkimpraswil Mochamad Basuki Hadimoeljono mengatakan hujan buatan akan mengatasi dampak kekeringan yang sudah mulai terasa di beberapa wilayah, terutama Jawa Tengah dan Yogyakarta."Sementara ini yang baru mengajukan permintaan hujan buatan baru dua daerah itu," katanya kepada Tempo News Room, Rabu (31/3).

Menurut Basuki, tahap pertama hujan buatan akan diturunkan di atas Waduk Gajah Mungkur dan Waduk Sermo, Kedung Ombo. "Kita sudah mendapat ijin Gubernur
Jawa Tengah," ujarnya. Sebab, kata dia, untuk membuat hujan buatan perlu ijin dari penguasa daerah setempat, selain kepada petani.

Untuk merealisasikan program tersebut, depkimpraswil akan bekerja sama dengan Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) selaku pelaksana teknis."Sementara kita sebagai usernya," katanya. Selain itu, pihaknya juga akan mengajak pengelola waduk dan bendungan yaitu Perusahaan Jasa Tirta (PJT) untuk
membantu melaksanakan program tersebut.

Selain berencana membuat hujan buatan, pemerintah juga akan mengirimkan sejumlah pompa air untuk menggenjot air bawah tanah guna mengisi debet air waduk. Hari ini, pemerintah telah mengirim sekitar 50 pompa air ukuran 3 x4 inchi ke kawasan Waduk Gajah Mungkur Wonogiri. Jumlah itu diambil dari stok pompa yang tersedia sekitar 240 buah yang disediakan untuk tahun 2003 lalu.

Rencananya tahun ini ada penambahan jumlah pompa sekitar 50 buah, sehingga total yang tersedia sekitar 290 buah. "Total dana untuk pompa tersebut hingga saat ini masih belum bisa dikalkulasikan."

Pompa air juga akan dikirim ke sejumlah wilayah lain, seperti Kudus, Indramayu dan Nusa Tenggara Barat.

Menteri Permukiman dan Prasarana Wilayah Soenarno menyatakan sebagai upaya mengatasi kebutuhan air baku baik air minum maupun irigasi dalam menghadapi musim kemarau tahun ini, pemerintah akan melakukan evaluasi seluruh bangunan bendungan dan bendung yang berfungsi sebagai penampung air.

Saat ini, menurut Soenarno, ada sekitar 150 buah bendungan dan bendung di Indonesia, sebagian mengalami sedimentasi yang sangat parah yakni Sengguruh dan
Gajah Mungkur Wonogiri. Sementara waduk lainnya, meski mengalami pendangkalan namun masih dalam batas yang wajar.

Evaluasi di beberapa Bendungan dan Bendung akan dilakukan akhir bulan ini. Diharapkan hasilnya akan terlihat seberapa jauh kondisi Duga Muka Air (DMA) yang ada di beberapa buah Bendungan dan Bendung tersebut. Hal itu dimaksudkan untuk mengetahui seberapa besar volume cadangan air yang masih tertampung.

"Dari cadangan air tersebut diprioritaskan untuk memenuhi kebutuhan air minum dan irigasi" ujar Soenarno. Sedangkan kelebihannya dapat dimanfaatkan untuk pembangkit tenaga listrik dan air baku untuk pabrik dan lainnya.

Oleh karena itu, kata dia, harus dilakukan perbaikan serta bagian hulunya dibangun cekdam. Hal itu dimaksudkan agar sedimen-sedimannya dapat tertampung pada cekdam tersebut. Baru kemudian dilakukan pembersihan sehingga tidak masuk ke penampungan air.

"Jadi air yang dipakai untuk pembangkit tenaga listrik tersebut bercampur dengan pasir, akan mengakibatkan kerusakan turbin karena mengandung kristal," Ungkap Soenarno.

Dari sekitar 150 Bendungan yang ada saat ini yang masih bisa memberikan jaminan supply air untuk irigasi hanya sekitar 900 ribu hektar. Sedangkan yang lain harus dilakukan secara giliran dan itu sudah bisa dilakukan. Yang penting bagaimana mengatur secara optimal air tersebut, baik untuk air irigasi maupun minum. Sebagai contoh Bendungan Jatiluhur yang memasok air baku untuk DKI Jakarta sekitarnya serta irigasi
230 ribu ha.

Sementara itu pendanaan untuk menangani masalah kekeringan tahun ini sebagian akan diambilkan dari dana Subsidi Energi untuk Air Bersih (SB-AB) TA 2004. Rp. 250 milyar diprediksi untuk 1300 desa yang rawan air. Penanganannya akan diatur oleh masing-masing daerah sesuai dengan hasil Rakor SB-AB para bupati/walikota seluruh Indonesia beberapa waktu yang lalu.

Sedangkan untuk daerah yang sulit terjangkau air bersih, paling lambat pada akhir tahun ini. Hal itu diupayakan dengan pembelian tangki-tangki air dan sumur-sumur pantek yang tetap dilakukan awal musim kering ini. Menteri mengakui bahwa program tersebut belum seluruhnya dapat terjangkau. Untuk itu harus dilakukan secara bertahap, namun setidaknya dapat mengurangi beban masyarakat yang kekurangan air bersih.

Danto – Tempo News Room