Skema Pembiayaan Industri Tekstil Tergantung Perbankan

Jum'at, 16 April 2004 | 16:41 WIB

TEMPO Interaktif, Jakarta:Skema pembiayaan industri tekstil sepenuhnya tergantung pada kebijakan perbankan. Departemen Perindustrian dan Perdagangan (Deperindag) hanya berperan sebagai fasilitator untuk menjembatani kebutuhan industri tekstil dan produk tekstil yang membutuhkan kucuran kredit perbankan.

“Sekarang pemerintah tidak lagi bisa intervensi untuk memberikan subsidi bagi industri tertentu. Nanti kita bisa terkena pinalti dari WTO,” kata Direktur Industri Tekstil dan Produk Tekstil Deperindag Luky Hartini, diruang kerjanya, Jumat (16/4).

Menurut Luky, industri tekstil saat ini masih banyak yang bisa tumbuh dengan baik. “Siapa bilang industri tekstil mau mati. Siapapun juga mau hidup,” kata dia. Meski begitu, Deperindag tidak memiliki data pasti mengenai jumlah industri tekstil dan produk tekstil (TPT)baik besar maupun kecil yang masih bertahan meskipun kuota akan berakhir akhir tahun ini.

Sebenarnya, Deperindag telah melakukan verifikasi kemampuan industri tekstil bekerja sama dengan Sucofindo. “Pemetaan dari tahun 2001 ini kira-kira sudah menghasilkan data sekitar 3.000 tentang industri tekstil baik besar maupun kecil,” kata dia.

Jumlah ini belum menunjukkan gambaran kondisi industri tekstil terakhir beserta kemampuan daya saing mereka secara spesifik. “Kalau data di API (Asosiasi Pertekstilan Indonesia) tidak bisa menggambarkan kondisi sepenuhnya. Siapa sih yang mau cerita secara jujur mengenai kondisi perusahaannya masing-masing dengan blak-blakan,” kata dia. Menurut Luky, pasti ada yang ditutup-tutupi.

Untuk itu, sesuai hasil kesepakatan pertemuan Kamis (15/4) antara perwakilan Deperindag dan perbankan seperti Bank Rakyat Indonesia, Bank Nasional Indonesia, Bank Ekspor Indonesia, dan bank Mandiri, serta perwakilan dari API, meminta kepada asosiasi untuk mengumpulkan data terakhir dari anggotanya mengenai industri mana saja yang membutuhkan kredit.

Selain klasifikasi kredit apa yang dibutuhkan. Menurut Luky, kebanyakan industri TPT membutuhkan kredit untuk restrukturisasi mesin ataupun untuk modal kerja trade financing.

Meskipun baru empat bank pemerintah yang bersedia membantu pengucuran kredit bagi industri TPT, Luky mengatakan kemungkinan akan bertambah dengan masuknya bank asing. “Mereka sudah menyatakan bersedia, tapi realisasinya lebih baik kita tunggu saja,” kata dia.

Bulan Juni mendatang, jelas Luky akan ada pameran mesin tekstil dari Cina dan negara Eropa di Bandung Jawa Barat. Industri mesin tersebut telah menjanjikan akan membawa perbankan mereka ikut ke Indonesia, untuk langsung menyediakan kredit bagi industri TPT nasional.

“Mereka mungkin akan menyediakan kredit ekspor bagi industri TPT kita,” kata dia. Sebab, jelas Luky, kalau tidak begitu industri tidak akan mampu memperbaharui mesin tekstil mereka karena tidak ada sumber pembiayaan lain. “Kalau mengharapkan pemerintah, jelas kami tidak mampu,” kata dia.

Adapun skema pembiayaan yang diharapkan sepenuhnya pada empat bank pemerintah tersebut, akan mengikuti aturan main yang ada. “Pemerintah tidak bisa intervensi bahwa industri tekstil harus diberi kredit,” kata dia. Jadi seperti ketentuan pada umumnya, perbankan hanya akan memberikan kucuran kredit bagi industri yang memang sesuai dengan syarat perbankan.

“Mereka (bank) harus yakin bahwa indutri yang akan diberi kredit bisa mengembalikan tepat waktu,” kata dia. Mengenai bunga, akan mengikuti bunga bank yang berlaku. Jadi, peran pemerintah disini hanya memberikan gambaran kepada perbankan bahwa tidak betul industri tekstil mengalami masa suram dan tidak mungkin bangkit lagi.

Anastasya - Tempo News Room