SBY-MJK Diminta Berani Gunakan Mazhab Ekonomi Baru

Jum'at, 24 September 2004 | 15:40 WIB

TEMPO Interaktif, Jakarta: Pasangan calon presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan Jusuf Kalla yang diprediksikan menduduki kursi nomor satu pemerintahan Republik Indonesia, dituntut untuk berani meninggalkan mazhab kebijakan ekonomi lama yang diusung IMF dan mengambil mazhab baru yang lebih mementingkan kepentingan rakyat. Tuntutan itu disampaikan oleh sejumlah pengamat ekonomi yang tergabung dalam Tim Indonesia Bangkit (TIB): Drajat Wibisono, Iman Sugema, Fadhil Akbar, Aviliani, Binnny Buchori dan beberapa nama lainnya, di Jakarta, Kamis (23/9).

"SBY mengeluarkan jargon perubahan dan harus membuktikannya dengan merubah kebijakan ekonomi menjadi pro rakyat. Kemenangan SBY sudah direspon positif oleh pasar. Kami harap agar respon baik ini tidak disia-siakan," kata Drajat yang menganggap kebijakan ekonomi lama menganut paham ultra neo-klasikal dan monetaris sudah menyebabkan kegagalan pembangunan ekonomi pemerintahan sebelumnya, termasuk Megawati.

Menurut Drajat, mazhab ekonomi pro-IMF secara membabi buta sudah melakukan liberalisasi, privatisasi, dan stabilisasi makro tanpa memperhatikan kondisi-kondisi lokal dan konsekuensi terhadap masyarakat. "Akibatnya, rakyat merasa pemerintah tidak lagi bekerja untuk kepentingan masyarakat banyak, tapi justru untuk kepentingan sekelompok elit tertentu," kata Drajat.

TIB melihat, SBY-JK mewarisi persoalan ekonomi yang sangat berat. Seperti pendahulunya, mereka berdua juga akan ditekan dan diintimidasi oleh ekonom atau "mafia" IMF untuk memilih tim ekonomi yang menganut mazhab tadi. "Kami sudah melihat sinyalemen itu. Jadi ini semacam peringatan kepada mereka berdua," kata Fadhil.

Untuk itu, menurut Aviliani, tiga posisi menteri penting dalam perekonomian: Menteri Koordinator Ekonomi dan Industri (Menko Ekuin), Menteri Keuangan dan Menteri Perdagangan dan Perindustrian (Menperindag) harus dipilih lewat mekanisme fit and proper test. "Harus profesional, sesuai dengan bidangnya dan harus bersih dari pengaruh mazhab IMF," kata Aviliani.

Selain dituntut untuk menggunakan mazhab baru berdasarkan consensus-building dari rakyat, tim ekonomi SBY-JK juga dituntut untuk melakukan reorientasi total RAPBN 2005 dan menyusun manajemen hutang dengan baik. "Yang paling penting adalah harus berani meminta hair-cut hutang luar negeri," kata Iman Sugema.

Rina Rachmawati - Tempo