Acuan Departemen Keuangan : Good Governance
Sabtu, 30 Oktober 2004 | 17:33 WIB
TEMPO Interaktif, Jakarta:Menteri Keuangan Jusuf Anwar hari ini, Sabtu (30/10) meresmikan Galeri Keuangan di kantor Departemen Keuangan (Depkeu) di Lapangan Banteng, Jakarta Pusat. Dalam Acara yang bertepatan dengan peringatan ke-58 hari itu, Jusuf menyampaikan beberapa hal menyangkut program 100 hari, sekaligus tanggapan mengenai Perusaahaan Pengelola Aset (PPA)
Upacara peringatan Hari Keuangan ini bertempat di halaman gedung utama Depkeu. Dalam sambutannya menteri berpesan agar Depkeu dapat meningkatkan integritas dan profesionalitas, intropeksi diri, dan kerja keras. Sehingga keuangan negara tetap sehat, kredibel dan berkelanjutan.
Galeri Keuangan sendiri merupakan tempat untuk mengenang berdirinya Depkeu, keberadaan dan aktivitasnya. Isinya adalah beberapa seri uang kuno, dokumen surat penting, foto perjuangan, sarana yang dipergunakan, tanda pangkat dan lain-lain. Dalam acara tersebut Menteri Keuangan memberi penghargaan kepada 4 kantor pelayanan (KP) percontohan. Keempat KP tersebut yakni KP Pajak Gambir III (juara I), KP Bea dan Cukai Malang (juara II), KP Perbendaharaan Negara Purwokerto (juara III), serta KP Piutang dan Lelang Negara Bandung I (juara harapan). Ia juga menyampaikan pesan Presiden SBY kepada Depkeu untuk meningkatkan pelayanan, memberantas penyelundupan, optimalisasi penerimaan, dan mencegah kemungkinan kebocoran.
Jusuf menyatakan, kebijakan keuangan harus dirumuskan dengan hati-hati. “Saat ini saya masih mengumpulkan masukan kebijakan apa yang terbaik. Jangan sampai ada distorsi, itu yang harus kita jaga karena perbankan dan sektor keuangan non perbankan itu sangat sensitif,”katanya.
Menurut Jusuf, prioritas utama sekarang adalah mengamankan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) 2004 dan 2005. “Sekarang penerimaan pajak belum 100 persen, masih kurang dua puluh lima persen. Dan kita punya waktu dua bulan untuk melengkapi itu,”ujarnya.
Menkeu optimis akan dapat melengkapi kekurangan tersebut. “Kalau aku gak Optimis, Siapa lagi yang optimis,”katanya diplomatis.
Menanggapi Pertanyaan tentang Devisit APBN kaitannya dengan saham pemerintah yang berada di bawah PPA, Menkeu menjelaskan Pemerintah mempunyai berbagai saham minoritas pada berbagai bank yang berada dibawah PPA. “Itu hal pertama yang kita bisa likuidasi”katanya.
Privatisasi sebagai salah satu cara, menurt Menkeu Jusuf, semakin sulit dilakukan karena selalu dibaui dengan warna -warna politik. “Aset PPA adalah satu komponen yang cukup visible dan kaitannya hanya berhubungan dengan mekanisme pasar saja. Dari situ kita harapkan ada tambahan lumayan bagi APBN, dan semua itu sudah diperhitungkan,”ujarnya.
PPA sekarang sedang memusatkan perhatian dan mendayagunakan aset-aset supaya mempunyai nilai lebih. "Yang paling kelihatan adalah menjual aset-aset itu. Tetapi, itupun harus kita lakukan secara bagus,” ujarnya. Acuannya, menurut Jusuf, transparansi, akuntability, responsibilityl. “Mulai sekarang acuan Good Governance harus lebih ditekankan,”katanya.
Eworaswa
