Indonesia Minta Negara Maju Turunkan Bea Masuk Produk Pertanian
Jum'at, 05 November 2004 | 19:54 WIB
TEMPO Interaktif, Jakarta:Pemerintah Indonesia minta negara-negara maju menurunkan bea masuk produk pertanian yang diimpor dari negara-negara berkembang. Pemerintah Jepang misalnya, sampai saat ini masih menerapkan bea masuk yang sangat tinggi untuk komoditas beras, yakni antara 200-300 persen.
Dirjen Bina Pengolahan dan Pemasaran Hasil Pertanian Delima H. Azahari yang akan memimpin delegasi Indonesia akan memperjuangkan permintaan ini dalam Sidang Kelompok Pertanian Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) yang akan berlangsung di Jenewa, Senin (8/11). Delima juga akan didampingi pejabat dari Departemen Perdagangan.
Sidang ini secara umum akan melanjutkan pembahasan Paket juli yang telah disepakati pada Sidang Dewan Umum WTO pada Juli 2004 lalu.
Sementara itu, Direktur Multilateral Departemen Perdagangan Djunari I. Waskito menjelaskan, akibat tingginya bea masuk itu produk-produk negara berkembang kalah bersaing di negara tujuan ekspor dengan produk lokal.
Karena itu, penurunan bea masuk itu menjadi target utama Indonesia dalam sidang tersebut. Konsep penurunan tarif ini berdasarkan pada formula Uruguay dan formula Swiss, yakni pada prinsipnya penurunan itu akan dilihat dari besarnya tarif sekarang.
?Kalau saat ini bea masuknya tinggi, penurunannya akan besar. Jika bea masuknya rendah, penurunannya juga rendah,? jelas Djunari.
Berkaitan dengan penurunan tarif itu, sampai saat ini masih terjadi perdebatan antara negara maju dan negara berkembang soal kapan penurunan tarif impor itu akan dilakukan.
Negara maju menginginkan penurunan tarif secara perlahan. Sebaliknya, negara berkembang ingin negara maju segera melakukannya.
Selain meminta penurunan tarif, delegasi Indonesia juga akan mengusulkan kriteria untuk produk-produk khusus. Dari kriteria itu negara berkembang dapat memiliki fleksibilitas dalam menentukan produk-produk yang akan dikategorikan dalam produk khusus, yakni produk-produk yang akan mendapat perlindungan dari kewajiban penurunan tarif atau penghapusan subsidi.
Menurut Djunari, soal penentuan produk khusus ini pun masih terjadi perdebatan antara negara maju dan negara berkembang.
Indonesia juga akan memperjuangkan agar negara-negara maju mau menurunkan atau menghilangkan subsidi yang diberikan kepada para petaninya. ?Pemberian subsidi ini merupakan bentuk dari ketidakseimbangan, karena negara maju selalu menekankan agar negara berkembang menghilangkan subsidinya,? katanya.
Muchamad Nafi - Tempo
