Mentamben: Tidak Ada Wakil Kami Yang Berangkat

Senin, 29 November 2004 | 13:49 WIB

TEMPO Interaktif, Jakarta: Menteri Pertambangan dan Energi Purnomo Yusgiantoro mengaku tidak mengetahui pengaruh pembebasan sandera pajak terhadap upaya lobi tim Indonesia dalam mengajukan penyelesaian di luar sidang (Out of Court Settlement untuk kasus Karaha Bodas Company. "Itu mesti ditanyakan pada tim di lapangan. Tidak ada wakil dari kami yang berangkat," kata Purnomo, Senin (29/11).

Purnomo juga menambahkan, sebaiknya hal itu juga ditanyakan pada Dirjen Pajak yang telah yang membebaskan salah seorang pemegang saham Karaha Bodas Company (KBC). "Tanyakan ke Dirjen Pajak karena dia yang membebaskan dan ke Menko Ekuin dan tim yang saat ini sedang melakukan negosiasi," ucapnya.

Menurutnya selama ini perkembangan kasus KBC masih berjalan dan ditangani tim fasilitasi yang diketuai Menko Ekuin. "Out of Court Settlement sejauh saya tahu masih dilakukan oleh tim kita disana, tentunya dengan membawa bahan-bahan hasil "gizjeling" dan sebagainya," tandas Purnomo.

Sebelumnya salah seorang pemegang saham Karaha Bodas Company (KBC), Loedito Setiawan Poerbowasi, telah dibebaskan dari LP Cipinang pada Jumat malam akhir pekan lalu (26/11). Pembebasan Loedito berdasarkan surat perintah yang diteken Menteri Keuangan Yusuf Anwar. Dalam surat itu disebutkan, Loedito telah membayar tunggakan pajak sebesar Rp 1,2 miliar.

Loedito adalah Presiden Direktur PT Sumarah Dayasakti yang memiliki 10 persen saham Karaha Bodas Company. Itu sebabnya menantu bekas Wakil Presiden Sudharmono itu hanya wajib membayar tunggakan pajak Rp 1,2 miliar dari total tunggakan pajak KBC Rp 12,2 miliar.

Selain Loedito ada dua penanggung jawab KBC lainnya yang terancam disandera. Keduanya warga negara Amerika Serikat, masing-masing berinisial RC dengan jabatan wakil presiden dan MC sebagai manajer keuangan. Pemerintah telah mengirim surat panggilan untuk keduanya melalui Kedutaan Besar Amerika Serikat.

Muhamad Fasabeni - Tempo