Pemerintah Harus Cari Sumber Lain untuk Biayai Proyek Infrastruktur

Senin, 29 November 2004 | 17:34 WIB

TEMPO Interaktif, Jakarta: Pemerintah harus mencari sumber lain untuk membiayai pembangunan berbagai proyek infrastruktur dalam lima tahun mendatang.

Investasi proyek infrastruktur bersifat jangka panjang sehingga pemerintah bisa menggalang dana melalui pasar modal atau dana pensiun.

Ketua LPEM-UI, Mohamad Ikhsan menjelaskan perbankan hanya berperan sebagai pemberi dana talangan kepada swasta. "Harusnya bukan dari bank, tapi itu dari dana-dana jangka panjang," kata dia di sela acara seminar Prospek Ekonomi dan Politik Indonesia 2005 di Hotel Hilton, Jakarta, Senin (29/11).

Pembiayaan infrastruktur membutuhkan waktu yang lama. Perbankan, lanjutnya, hanya memberikan dana talangan sebagai modal awal. Setelah proyek jadi dan pasar yakin proyek itu kredibel, swasta bisa mengeluarkan obligasi. "Sumber uang tetap bank, sementara yang melaksanakan swasta. Jadi yang menjamin adalah swasta," kata dia.

Ikhsan mengatakan kreditor bisa mengucurkan dana untuk proyek infrastruktur dan pemerintah tidak perlu memberikan jaminan kredit, asal proyek itu mempunyai aturan kontrak yang jelas. "Jadi sejak awal kontraknya harus bener," katanya.

Seperti diketahui, pemerintah berencana membangun infrastruktur dalam lima tahun seperti jalan tol sepanjang 1.500 kilometer, bandar udara, pembangkit listrik, fasilitas air minum, jalur kereta api dan perumahan. Pemerintah mengharapkan perbankan bersama lembaga keuangan lain bisa membiayai proyek yang sifatnya jangka menengah.

Direktur Bank Negara Indonesia (BNI), Sigit Pramono menjelaskan setiap bank mempunyai manajemen portofolio kredit tersendiri. Perbankan tidak akan mengucurkan kredit hanya pada satu sektor seperti infrastruktur. "Kalau semua kewajiban ini dibebankan kepada bank komersial itu tidak mungkin," kata dia.

Jadi, tambahnya, tidak semua kredit harus disalurkan dalam infrastruktur karena ada batasan portofolio. "Kalau bank yang tidak bergerak di sektor ini kemungkinan dipaksa-paksa juga tidak akan mau," kata dia.

Pihak bank, lanjut dia, akan menyalurkan kreditnya kalau imbal baliknya cukup besar dengan resiko yang terukur.

Ia mencontohkan untuk pembiayaan pembangunan jalan tol, kreditor akan mengukur beberapa variabel, seperti jumlah kepadatan lalu lintas serta tarif tol. Sejauhmana, lanjut dia, kedua variabel ini bisa membukukan keuntungan (visible).

BNI mengucurkan kredit hingga September ini sekitar Rp 4 triliun untuk membiayai infrastruktur hingga September seperti jalan, tenaga listrik, telekomunikasi dan industri.

Pembiayaan infrastruktur bersama industri tergolong dalam kredit korporasi berjumlah sekitar 41 persen dari total kredit yang ada. Hingga akhir September ini, BNI telah menyalurkan kredit Rp 51,2 triliun. (yandi mr)