Pemerintah Tetap Akan Pertimbangkan Risiko Bank yang Biayai Infrastruktur

Senin, 29 November 2004 | 20:01 WIB

TEMPO Interaktif, Jakarta:Ketua Tim Pembiayaan Infrastruktur Raden Pardede mengatakan, pemerintah tetap akan mempertimbangkan besarnya risiko yang kemungkinan akan dihadapi perbankan, jika membiayai proyek infrastruktur.

Pemerintah akan melihat seberapa besar kemampuan bank-bank dalam membiayai kredit ke proyek infrastruktur. Saat ini tim yang dia pimpin sedang melakukan kajian tentang bagaimana dan opsi apa saja yang akan dipakai untuk menetapkan bank-bank yang boleh memberi kredit infrastruktur.

“Bisa saja bank itu nanti dari dalam atau luar negeri. Tapi pemerintah berharap sifatnya investasi langsung,” kata Raden.

Raden belum bisa menyebutkan besarnya biaya dari perbankan yang diperlukan pemerintah untuk pembiayaan proyek infrastruktur ini. “Saya belum tahu jumlah pastinya, karena semua masih dalam kajian,” katanya. Namun, menurut Raden, bila sesuai dengan pemberitaan di media masa besarnya dana perbankan untuk membiayai proyek infrastruktur ini mencapai Rp 780 triliun.

“Biaya ini masih bisa lebih, bila ditambah dengan proyek telekomunikasi, listrik, pelabuhan udara, dan pelabuhan laut. Mungkin bisa sampai Rp 800 triliun,” katanya.

Seperti diberitakan sebelumnya, Wakil Presiden Jusuf Kalla meminta kalangan perbankan nasional membantu mendanai program percepatan pembangunan infrastruktur, karena pembiayaan pembangunan infrastruktur dengan mengandalkan pinjaman luar negeri sering membuat nilai proyek menjadi sangat mahal.

Menurut Wakil Presiden, selama ini banyak dana perbankan tidak diinvestasikan pada sektor-sektor yang produktif.
Padahal, dana bank-bank dalam negeri yang diparkir di Bank Indonesia dalam bentuk Sertifikat Bank Indonesia (SBI) nilainya mencapai sekitar Rp 200 triliun.

Selain itu, dia juga menunjuk masih rendahnya rasio pinjaman terhadap simpanan yang rata-rata baru mencapai sekitar 50 persen. “Dana-dana itu kan idle, tidak terpakai,” katanya.

Erwin Dariyanto - Tempo