Pemerintah Akan Utang US$ 1,2 Miliar dari CGI
Rabu, 15 Desember 2004 | 21:57 WIB
TEMPO Interaktif, Jakarta:Menteri Perekonomian Aburizal Bakrie mengungkapkan, pemerintah ada kemungkinan akan mengajukan pinjaman baru sekitar US$ 1,2 miliar ke kreditor yang tergabung dalam Consultative Group on Indonesia (CGI).
Pinjaman itu setengah dari target deficit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 2005. “Kalau produk domestik bruto (PDB) sekitar Rp 2.000 triliun, target defisit 1 persen PDB sekitar Rp 20 triliun, setengah dari itu berarti sekitar Rp 10 triliun atau US$ 1,2 miliar,” kata Aburizal kepada wartawan di gedung Departemen Keuangan.
Untuk itu, kata menteri, pemerintah Indonesia akan menjalin kerja sama dengan pemerintah Jepang.
Aburizal mengatakan, jumlah komitmen yang akan diminta ini lebih rendah dari utang yang disepakati dari CGI tahun lalu yang mencapai sekitar US$ 3,4 miliar. Ini memang merupakan bagian dari rencana pemerintah untuk mengurangi utang luar negeri Indonesia. “Presiden sendiri sudah menyampaikan rencana ini secara tegas,” katanya.
Pemerintah berharap, jangka panjang rasio utang luar negeri Indonesia akan terus turun. Tahun ini, rasio utang pemerintah terhadap PDB diperkirakan sekitar 60,1 persen atau berarti terjadi penurunan dibanding tahun 2002 yang mencapai 77 persen. Tahun depan, pemerintah mentargetkan, rasio utang terhadap PDB mencapai 54,9 persen.
Dalam rangka kebijakan fiskal yang berkelanjutan, rasio utang terhadap PDB memang diupayakan agar tidak melebihi 60 persen.
Sementara itu, Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasiona/Kepala Bappenas Sri Mulyani Indrawati mengatakan, defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 2005 diperkirakan akan mencapai satu persen dari PDB. “Maka pinjaman dari CGI tidak lebih setengahnya,” kata Sri Mulyani.
Sri Mulyani sebelumnya mengungkapkan, pemerintah menghendaki pengurangan jumlah utang luar negeri dengan mengurangi pinjaman baru. Masalahnya, kebutuhan pemerintah terhadap utang luar negeri lebih besar dibandingkan dengan tahun kemarin, karena defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) membengkak dari semula 0,8 persen menjadi 1 persen.
Menurut dia, adanya konflik antara kebutuhan terhadap utang luar negeri dan keinginan untuk mengurangi rasio utang ini memaksa pemerintah untuk mencari sumber penerimaan yang lain, tanpa harus menambah jumlah utang.
“Karena itu, tahun depan pemerintah akan menggenjot penerimaan dari privatisasi,” ujarnya.
Amal Ihsan - Tempo
