Indonesia Usulkan Penurunan Tarif Tekstil dan Sepatu ke Jepang

Jum'at, 17 Desember 2004 | 16:37 WIB

TEMPO Interaktif, Jakarta:Pemerintah Indonesia mengusulkan penurunan tarif (bea masuk) untuk tekstil dan sepatu ke Jepang.

Pemerintah akan membawa usulan ini ke forum pertemuan informal antara Jepang dengan Indonesia untuk membahas persiapan memasuki kawasan perdagangan bebas antara kedua negara.

Dirjen Kerja Sama Industri Perdagangan dan Internasional Departemen Perdagangan Pos M. Hutabarat mengatakan, dalam forum informal ini akan dibahas aspek-aspek apa yang akan dibawa dalam pembahasan kawasan perdagangan bebas Indonesia-Jepang.

Indonesia akan mengusulkan penurunan tarif bea masuk produk-produk atau sektor-sektor prioritas tertentu. “Yang prioritas buat Indonesia adalah tarif bea masuk tekstil yang masih tinggi ke Jepang.Begitu juga sepatu,” kata Pos.

Bea masuk tekstil Indonesia ke Jepang saat ini berkisar 5-25 persen. Sedangkan bea masuk sepatu 10-30 persen. Dia berharap, jika hal ini disetujui dalam pembahasan, maka tarif kedua produk tersebut akan menjadi nol persen sebagaimana lazimnya bea masuk dalam konteks kawasan perdagangan bebas.

Sebaliknya, Jepang saat ini tengah melakukan studi penurunan tarif bea masuk otomotif ke Indonesia. “Kalau ini juga disepakati, maka tarif bea masuk otomotif akan menjadi nol persen,” katanya.

Menurut Pos, ketika tarif menjadi nol persen ada kemungkinan investasi ke Indonesia menjadi berkurang, karena Jepang lebih memilih memproduksi ke dalam negeri. “Kalau misalnya tarif bea otomitif masuk sudah nol, apa mungkin Jepang mau investasi lagi. Kan lebih baik produksi di negaranya, baru dikirim ke sini, karena sudah free,” ujar Pos.

Selain masalah usulan-usulan penurunan tarif, dalam pertemuan informal ini juga akan dibahas dampak dari persetujuan kawasan perdagangan bebas Indonesia-Jepang.

“Seandainya tarif nol persen itu disetujui, industri sepatu dan tekstil Jepang tidak bisa bersaing. Masalah-masalah ini yang akan dibahas dalam pertemuan ini, akan dilihat dampaknya. Maka diperlukanlah studi sebelum kawasan perdagangan bebas itu diberlakukan,” katanya.

Pertemuan informal Indonesia dan Jepang ini akan dimulai Senin (20/12) besok. Dari Indonesia akan diwakili Departemen Luar Negeri, Departemen Perindustrian, Departemen Perdagangan, Departemen Keuangan, dan Departemen Pertanian. Demikian juga delegasi dari Jepang.

Kedua negara berhadap studi pembahasan kawasan perdagangan bebas itu akan selesai dalam waktu 3-6 bulan. Sebagai perbandingan, di Singapura studi ini berlangsung selama setahun, di Filipina 6-9 bulan, dan Malaysia selama 6-9 bulan melakukan studi dengan Jepang untuk tujuan yang sama.

Muhamad Nafi - Tempo