“Inspektorat Jenderal di Departemen Lemah”
Jum'at, 17 Desember 2004 | 20:04 WIB
TEMPO Interaktif, Jakarta:Bank Pembangunan Asia (ADB) menilai Inspektorat Jenderal (Itjen) di departemen-departemen dan Badan Pengawasan Daerah lemah dalam melakukan fungsi pemeriksaan dan keuangan negara.
Spesialis Manajemen Finansial ADB Farzana Ahmed mencontohkan, soal laporan penyimpangan beberapa proyek yang didanai ADB dari lembaga swadaya masyarakat.
“Kami tidak bisa mengkonfirmasi temuan ini ke Inspektur Jenderal (Irjen) atau Badan Pengawasan Daerah yang seharusnya melakukan pemeriksaan itu,” katanya. “Kalau mereka tidak tahu, lantas apa kerja mereka? Apa saja yang mereka lakukan?”
Farzana mengakui, struktur organisasi Itjen di departemen menyulitkan upaya menegakkan independensi karena Irjen bertanggung jawab kepada menteri. “Tetapi dalam melakukan tugasnya, Irjen seharusnya berlaku otonom dan profesional,” katanya.
Badan Pengawas Daerah, kata Frazana, sebenarnya dapat menjadi ujung tombak untuk meningkatkan akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan keuangan di daerah. Namu, sampai sekarang sekarang ini belum terlihat.
Padahal, peranan Badan Pengawas Daerah ini menjadi sangat penting karena kebijakan otonomi daerah dan desentralisasi menempatkan Daerah Tingkat II (kabupaten) sebagai pelaksana terdepan pembangunan.
Daerah akan banyak menerima limpahan dana dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara seperti dana alokasi umum dan dana alokasi khusus. Karena itu, upaya peningkatan efektivitas Badan Pengawas Daerah untuk pengawasan keuangan di daerah menjadi sangat krusial.
ADB sudah mengalokasikan dana sebesar US$ 25 juta dari total US$ 225 juta pinjaman program, yang disediakan untuk bantuan asistensi teknis peningkatan profesionalitas Badan Pengawas Daerah dan peningkatan transparansi dan akuntabilitas keuangan daerah.
ADB akan memilih 50 kabupaten dari sekitar 450 Kabupaten yang ada di seluruh Indonesia sebagai daerah percontohan.
“Kalau Billy Joedono (mantan Ketua Badan Pemeriksa Keuangan Satrio Budiharjo Joedono) mengadakan konferensi pers setiap hari Jumat, maka hal itu seharusnya juga dilakukan Badan Pengawasan Daerah lainnya. Ini untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas publik,” katanya.
Amal Ihsan - Tempo
