Ekonomi dan Bisnis

Pemerintah akan Evaluasi 15 PP di Bidang Infrastruktur
Jum'at, 24 Desember 2004 | 20:21 WIB

TEMPO Interaktif, Jakarta:Pemerintah akan mengevaluasi 15 peraturan pemerintah (PP) yang terkait masalah infrastruktur. Kebijakan ini merupakan bagian dari upaya pemerintah menarik investasi dalam proyek infrastruktur.

Wakil Presiden M. Jusuf Kalla mengatakan 15 peraturan pemerintah itu menyangkut peraturan di sektor kelistrikan, bandar udara dan jalan tol.
Kalla menjelaskan kebijakan pemerintah ini bertujuan memberikan jaminan kepastian hukum kepada calon investor.

“Yang penting, membayar bunga dan mengembalikan pinjaman. Cuma itu yang diminta investor,” kata Wakil Presiden kepada wartawan di kantornya, Jakarta, Jumat (24/12).

Untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, pemerintah mencanangkan proyek pembangunan infrastruktur.

Untuk tahap pertama, akan berfokus pada pembangunan infrastruktur kelistrikan, jalan tol, jalur kereta api dan bandar udara, dengan jangka waktu lima tahun. Pada tahap ini, paling tidak butuh biaya sekitar Rp 200 triliun yang akan dibiayai lembaga keuangan dalam negeri. “Lebih dari itupun juga mampu,” katanya.

Menurutnya bank-bank nasional saat ini mengalami kelebihan likuiditas. Dia menunjuk dana perbankan nasional yang saat ini diparkir di Bank Indonesia dalam bentuk Sertifikat Bank Indonesia (SBI) telah mencapai sekitar Rp 200 triliun. “Kalau itu disalurkan, akan membuat bank lebih sehat,” katanya.

Apalagi proyek infrastruktur mempunyai tingkat pengembalian atau interest rate of return (IRR) mencapai 19 hingga 20 persen.

Disamping PT Bank Mandiri Tbk dan PT Bank Negara Indonesia Tbk, kata Kalla, beberapa bank pemerintah dan swasta juga telah menyatakan kesanggupannya mendanai proyek infrastruktur ini. Yaitu PT Bank Tabungan Negara (BTN), PT Bank Rakyat Indonesia Tbk (BRI), PT Bank Central Asia Tbk (BCA) dan PT Bank Panin Tbk. (sapto p)

Dari Koleksi Foto TEMPO | Under Development           Renovasi Balai Sidang Jakarta Pabrik Kertas Sinar Mas >>selengkapnya ::

INDEKS BERITA LAINNYA :

Pilih 33 Anggota Bursa Tidak Bisa Penuhi MKBDBI: Cadangan Devisa Sampai Akhir Tahun Masih StabilIlegal Ekonomi Capai Lebih Rp 444 TriliunKaryawan Semen Gresik Tolak Opsi yang Bisa Kurangi Saham PemerintahPertamina Tak Akan Turunkan Kembali Harga Elpiji dan PertamaxPemerintah Akan Prioritaskan Pembangunan InfrastrukturBI Masih Beri Kesempatan Bank Persyarikatan Cari InvestorBakrie Brothers Akan Ikut Proyek Infrastruktur PemerintahBakrie Brothers Turut Serta Dalam Proyek Infrastruktur PemerintahLPG Naik, Masyarakat Hanya Bisa PasrahMerpati Tambah Frekuensi PenerbanganSolusi Pembagian Dividen Bimantara Tidak Harus Lewat RUPSKredit Macet BUMN ke Usaha Kecil 40 PersenHarga Bahan Pokok Cenderung MeningkatJelang Natal, Indeks Naik TipisPemerintah Ajak Pengusaha Malaysia Investasi di Sektor PerumahanPenanggulangan Kemiskinan Tidak Capai TargetBakrie Sumatera Targetkan Pertumbuhan 22 PersenPemerintah Didesak Tetapkan Tarif PesawatPemerintah Tetapkan Subsidi BBM Rp 30-35 TriliunDefisit APBN 2005 Rp 25 TriliunBank Indonesia Optimis Cadangan Devisa NaikPenduduk Miski di Indonesia Berkisar 47 PersenRating Utang Naik, Indeks Semakin MelonjakMasyarakat Papua Tuntut Pengelolaan Hutan Satu Atap