Sejumlah Ekonom Pertanyakan Moratorium Utang
Rabu, 12 Januari 2005 | 15:42 WIB

TEMPO Interaktif, Jakarta: Sejumlah ekonom meragukan hasil pertemuan pemerintah Indonesia dengan negara-negara kreditor Paris Club, yang membahas penundaan pembayaran utang. Para ekonom ini amat meyakini bahwa hasil pertermuan di Prancis ini tidak akan maksimal.Pernyataan itu disampaikan pada acara bertajuk : Kelemahan Kebijakan dan Strategi Tim Ekonomi Dalam Moratorium Utang, yang digelar di Hotel Kartika Chandra, hari ini.

Hendri Saparini, ekonom dari Lembaga Econit, menyayangkan kecilnya jumlah utang yang ditunda.Permohonan Indonesia untuk menunda pembayaran utang sejumlah Rp 30 triliun, kata Hendri, amat minimalis. Padahal Indonesia layak mendapatkan moratorium sekitar Rp 80-100 triliun selama lima tahun. Moratorium itu sangat membantu prekonomian Indonesia secara keseluruhan. Kecilnya jumlah utang yang ditunda itu, lanjut Hendri, karena, "Komposisi tim ekonomi pemerintah tidak mengarah ke perubahan ekonomi.”

Hendri menegaskan bahwa tim ekonomi dijajaran kabinet kerap kali memperlihatkan kebijakan yang tidak memihak kepada masyarakat. Contohnya, kata dia, keputusan tidak mengubah Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (APBN) 2005 dan tetap ngotot mengusung stabilitas moneter. Ngotot menaikkan harga Bahan Bakar Minyak (BBM), kata Hendri, adalah contoh lain kebijakan yang mengabaikan rakyat kebanyakan itu.

Dalam soal moratoirum utang dan Paris Club, kata Hendri, pemerintah seperti punya perencanaan dan strategi yang memadai. Sidang Paris Club, lanjutnya, merupakan level teknis yang seharusnya didahului dengan perundingan strategi. Pemerintah seharusnya merencanakan jangka waktu serta jumlah utang yang akan ditunda itu. “Tanpa itu hasilnya akan minimal,” kata dia.

Kritikan senada juga disampaikan oleh Binny Buchori, ekonom dari INFID. Yang terjadi, kata Buchori, Indonesia hanya melakukan kesepakatan penjadwalan ulang pembayaran utang. Padahal, lanjutnya, Indonesia bisa mengajukan keringanan pembayaran utang berupa keringanan pokok, bunga, atau penghapusan sebagian utang. Jadi, “Ini tidak berarti apa-apa dan tidak patut dicatat sebagai keberhasilan negosiasi,” kata dia.

Menurutnya, hasil pertemuan di Prancis ini sangat tergantung pada niat negara kreditor memberikan keringanan pada Indonesia. Sementara, lanjutnya, pemerintah sendiri tidak mengajukan skema tawaran itu secara jelas. Ia berharap, pemerintah juga menindaklanjuti tawaran Jerman dan Inggris memberikan penghapusan sebagian utangnya.

Di tempat yang sama, ekonom Sri Edi Swasono mengingatkan pemerintah lebih berani bersikap mandiri. Menurutnya Indonesia harus belajar dari krisis moneter dan campur tangan lembaga keuangan internasional (IMF). "Sekarang pemerintah harus lebih berani. Bukan hanya meminta penundaan tapi pemotongan utang. Bangsa ini harus bangkit meminta haknya".

Yandi Mr