Ekonomi dan Bisnis

BI Beri Kelonggaran BMPK
Sabtu, 15 Januari 2005 | 01:38 WIB

TEMPO Interaktif, Jakarta:Bank Indonesia (BI) memberikan kelonggaran Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK) hingga 30 persen bagi bank yang menyalurkan kredit infrastruktur. Ketentuan baru ini mulai berlaku pada 21 Januari.

Gubernur Bank Indonesia Burhanuddin Abdullah mengatakan kelonggaran BMPK itu merupakan upaya mempercepat pemulihan ekonomi melalui pembangunan infrastruktur. Sebelumnya, BI menetapkan batas maksimum kredit infrastruktur sebesar 20 persen.

“Nanti akan ada penggolongan, misalnya bank BUMN yang mengerjakan infrastruktur atau terkait dengan pemerintah dinaikkan BMPK-nya menjadi 30 persen. Ada juga yang 25 persen," katanya usai menghadiri acara ulang tahun ke-50 Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia (ISEI), Jakarta, Jumat (14/1).

Seperti diketahui, pemerintah merencanakan pembangunan infrastruktur--seperti jalan tol, pelabuhan, dan sektor kelistrikan--untuk menopang target pertumbuhan rata-rata 6,6 persen selama lima tahun dan menciptakan lapangan kerja bagi 4,5 juta pengangguran.

Ketua Tim Pembiayaan Infrasturktur Raden Pardede memperkirakan proyek-proyek prioritas dalam pembangunan infrastruktur itu akan menelan dana sebesar Rp 200 triliun. Pemerintah akan mengadakan Infrastucture Summit pada 17-18 Januari untuk menggaet dana dan investor dalam dan luar negeri. (yandi mr)

Dari Koleksi Foto TEMPO | Under Development >>selengkapnya ::

INDEKS BERITA LAINNYA :

Pilih “Proses Lelang Kayu Rugikan Negara Ratusan Miliar”Pemerintah Belum Putuskan Permintaan Jaminan Proyek BP TangguhSemen Andalas Rusak, Produksi Semen Berkurang 1,2 Juta TonInvestor India Jajaki Industri MotorIndeks Turun Tipis 0,3 PoinBEJ Meminta Great River Paparan PublikPemerintah Bahas Perusahaan Patungan Dengan CemexBEJ Delisting Bank GLobal SeninBank Indonesia Beri Kelonggaran Batas Maksimum Kredit hingga 30 PersenCharoen Pokphand Optimistis Tahun Ini UntungBEJ Suspensi Langgeng MakmurIndeks Masih Berpotensi MenguatBI Resmi Tutup Bank GlobalGreat River Tunda Bayar ObligasiIndustri Kimia dan Farmasi Peringkat Pertama Investasi 2004Bukit Asam Targetkan Pertumbuhan 20 PersenGoodyear Belum Minat Tingkatkan Kepemilikan Saham PublikKPPU Panggil Laksamana Terkait Tender Tanker PertaminaDPR Akan Minta Penjelasan Pemerintah Soal CemexInvestor Cina Minta Indonesia Deregulasi BirokrasiBI dan PPATK Minta Bank Lebih Mengenali NasabahJusuf Kalla: Keputusan Paris Club Belum FinalMensos Tidak Yakin Pengungsi Aceh Dapat Segera DipindahkanAmerika Serikat Komitmen Untuk Membantu IndonesiaKeberadaan Militer AS di Aceh Tergantung Pemerintah Indonesia