Pemerintah Belum Putuskan Soal Bantuan Belanda
Senin, 14 Februari 2005 | 18:15 WIB
TEMPO Interaktif, Jakarta: Ketua Tim Infrastruktur Aceh Sujana Royat membenarkan adanya tawaran dari pemerintah Belanda yang akan memberikan bantuan dalam pembangunan infrastruktur di Aceh. Tapi,pemerintah belum memutuskan apakah akan menerimanya atau tidak. "Iya, tapi itu masih berupa komitmen, kami tampung dulu. Prinsipnya dia (pemerintah Belanda) mengikuti frame work kami," kata Sujana saat dihubungi Tempo, Senin (14/2).
Sujana mengatakan, saat ini Indonesia belum memberikan keputusan akan tawaran bantuan dari beberapa negara yang belakangan ini terus berdatangan. "Kami masih membahasnya, jadi masih negosiasi," kata Sujana.
Pasalnya, lanjut Sujana, dalam menerima bantuan dari luar negeri untuk keperluan pembangunan infrastruktur di Aceh, pemerintah Indonesia telah mengajukan persyaratan, seperti bantuan yang diberikan tidak dalam bentuk pinjaman baru (new loans). "Kami optimalkan bantuan hibah dan revitalisasi yang ada," papar Sujana.
Sujana mengatakan, untuk pembangunan infrastruktur di Aceh, Belanda telah memfokuskan pada 14 proyek, seperti pembangunan pelabuhan Malahayati, pengadaan air bersih, mobile banking unit. "Untuk pembangunan pelabuhan, dijanjikan selesai dalam enam bulan," kata Sujana.
Sedangkan bentuk bantuan yang ditawarkan Belanda, merupakan bantuan dalam bentuk kerjasama (join comission) dari beberapa pihak. "Bantuan Belanda itu adalah kerjasama operasi Pelindo, Departemen Perhubungan dan otoritas pelabuhan. Itu kerjasama bisnis yang menguntungkan," kata Sujana.
Meskipun bantuan yang ditawarkan Belanda sudah memenuhi syarat yang diajukan pemerintah Indonesia (hibah) dan dinilai menguntungkan, namun pemerintah Indonesia hingga saat ini masih belum memberikan keputusan. "Kami juga akan melihat donor lain. Lagipula masih dalam pembahasan selama 2 hari ini," kata Sujana.
Seperti diketahui, siang tadi, Senin (14/2) Menteri Urusan Belanda, Laurens jan Brinhons menawarkan bantuan kepada Indonesia untuk membangun infrastruktur di Aceh. Tawaran tersebut disampaikan Laurens saat bertemu dengan Wakil Presiden Indonesia Jusuf Kalla di kantor Wapres.
Suryani Ika Sari
