Koalisi Anti Utang Desak Pemerintah Batalkan Pinjaman Baru
Selasa, 15 Februari 2005 | 17:16 WIB
TEMPO Interaktif, Jakarta:Koalisi Anti Utang mendesak pemerintah membatalkan komitmen pinjaman baru yang telah dilakukan dalam sidang Consultative Group on Indonesia (CGI) pada 19-20 Januari 2005 lalu.
Menurut Koordinator Koalisi Anti Utang Kusfiardi, ada indikasi yang tidak baik dari negara-negaraa maju yang tergabung dalam kelompok G 7. Hasil pertemuan menteri-menteri keuangan negara G 7 yang berlangsung pada 4-5 Februari lalu misalnya, hanya menyebutkan pengurangan beban utang negara miskin dengan menggunakan pendekatan kasus per kasus, yang harus disetujui kelompok kreditor dan diserahkan pada Bank Dunia dan Lembaga Moneter Internasional (IMF).
Koalisi juga melihat indikasi kepentingan ekonomi politik negara G 7 dibalik pengurangan beban utang.
Seperti diketahui, dalam sidang CGI ke 14 yang lalu, negara-negara donor berkomitmen memberikan total pinjaman dan bantuan senilai US$ 5,1 miliar. Jumlah ini terdiri dari pinjaman reguler untuk membiayai anggaran negara sebesar US$ 3,4 miliar dan bantuan khusus untuk rehabilitasi dan rekonstruksi pasca tsunami sebesar US$ 1,7 miliar.
Hal senada diungkapkan oleh pengamat ekonomi Revrison Baswir. Dia mengatakan, prinsip dasar negara G-7 membantu negara ketiga intinya adalah untuk memaksakan agenda liberalisasi ekonomi secara internasional. Dengan bantuan itu, di masa mendatang negara ketiga harus membayar biaya integrasi sosial dan budaya melalui liberalisasi, privatisasi, menurunkan besaran subsidi, pasar bebas, dan program-program struktural lainnya.
“Ada indikasi yang tidak baik dari kebijakan pinjaman utang itu, karena selalu ada pengajuan syarat-syarat tertentu, yang kesemuanya adalah bentuk pemaksaan liberalisasi internasional,” katanya.
Sementara itu, pengamat politik Ihsanudin Noersy menyatakan, utang-utang baru yang dibuat pemerintah sama saja dengan merampas nilai-nilai kemanusiaan.
“Utang adalah kejahatan kemanusiaan, karena selama ini pembayaran utang yang dilakukan pemerintah jauh lebih besar dari penarikan utang itu sendiri," katanya.
Selain itu, data-data yang menunjukkan menurunnya tingkat partisipasi pendidikan dan tingkat kesehatan rakyat, menunjukkan utang selama ini tidak digunakan efektif untuk menjawab permasalahan kemanusiaan.
Bahkan, anggota komisi XI DPR dari Fraksi PAN Dradjat Hadi Wibowo mendesak pemerintah untuk tidak hanya mengurangi permintaan utang baru, tapi juga meniadakannya.
Rr Ariyani - Tempo
