PDIP Jateng Belum Sepakat Soal Posisi Ketua Harian

Sabtu, 19 Februari 2005 | 01:08 WIB

TEMPO Interaktif, Semarang: Ketua DPD PDIP Jateng Murdoko menyatakan, kepengurusan DPP PDIP kedepan tidak perlu jabatan ketua harian.
Belum ada alasan yang mendasar untuk pemunculan jabatan ketua harian. Jika alasan pengadaan ketua harian adalah karena
selama kepemimpinan Megawati Soekarnoputri, kinerja DPP kurang maksimal, hal ini bias diselesaikan melalui pengoptimalan
seluruh fungsi dan tanggung jawab seluruh fungsionaris.

Yang terjadi pada kepengurusan di DPP saat ini, menurut Murdoko adalah, dari 25 pengurus DPP, hanya delapan pengurus yang
aktif. "Bagaimana tidak keteter, kalau partai sebesar PDIP hanya diurusi oleh delapam orang," kata Murdoko kepada Tempo,
Jumat (18/2). "Jadi kalau seluruh pengurus bekerja tidak akan terjadi keterbengkalaian di DPP. Apalagi, kedepan pengurus
DPP akan dikembangkan menjadi 45 orang." Menurutynya, ketua harian bukanlah solusi yang tepat dan jabatan ini hanya akan
mengebiri wewenang ketua umum. Ketua DPRD Jateng ini juga menolak argumentasi bahwa nantinya, ketua umum hanya berkonsentrasi pada kebijakan makro
partai, sedangkan urusan administratif menjadi tangungjawab ketua harian.

Namun pandangan sebaliknya dilontarkan Ketua DPC PDIP Solo FX Hadi Rudyatmo. "Ketua Harian atau Wakil Ketua Umum
justru untuk membantu agar Ketua Umum tidak direpotkan dengan masalah-masalah internal partai sehingga ketua umum
lebih memiliki waktu dan energi untuk hal-hal yang strategis," ujarnya menanggapi rancangan perubahan AD/ART yang
diantaranya berisikan usulan agar kepengurusan DPP PDIP 2005-2009 nanti ada jabatan ketua harian.

Menurut Rudyatmo, struktur kepengurusan saat ini terlalu ramping sehingga beban kerja pengurus terlampau berat.
Penambahan jumlah pengurus nantinya juga dilakukan sampai ke tingkat cabang. Menurutnya, idealnya jumlah pengurus adalah
dua kali dari yang ada sekarang ini. "Salah satu rekomendasi Konfercabsus yang harus diperjuangkan di konggres di
bidang keorganisasian memang menyangkut perubahan struktur kepartaian," tukasnya.

Meski setuju adanya jabatan ketua pelaksana harian, namun Rudyatmo mengatakan hal itu tergantung sikap Megawati
Soekarnoputri yang diyakini bakal terpilih kembali menjadi ketua umum. Menurut dia, apabila memang Megawati
mengganggap tidak perlu adanya jabatan ketua harian, maka PDIP Solo juga akan taat.

Sohirin/Imron Rosyid-Tempo