Anggota Dewan Pertanyakan Mafia Pupuk

Kamis, 24 Februari 2005 | 14:18 WIB

TEMPO Interaktif, Jakarta: Beberapa anggota Komisi XI DPR mempertanyakan adanya mafia pupuk, kepada Direksi Produsen Pupuk dalam rapat dengar pendapat, hari ini, Kamis (24/2). "Bagaimana usaha Direksi Pabrik Pupuk memberantas mafia ini?" ujar anggota Fraksi PKS Seniman Latif.

Seniman juga mempertanyakan, keberanian dari manajemen pabrik untuk mendisiplinkan pegawainya yang ikut dalam mafia pupuk. "Apakah perusahaan berani memecat pegawai yang tidak disiplin?" katanya.

Hal senada diungkapkan Habil Marati dari Fraksi PPP. Ia menyatakan, subsidi yang selama ini diberikan pemerintah kepada produk pupuk tidak paralel dengan kemakmuran petani. "Petani tetap miskin. Ke depan, jika tidak ada penanganan lebih lanjut, akan timbul masalah yang lebih besar lagi," ujarnya.

Menurut Habil, mafia pupuk berkaitan dengan salah sasaran dari pemberian subsidi oleh pemerintah terhadap produk pupuk. "Subsidi lebih dirasakan pedagang daripada petani," katanya. Karenanya, ia meminta subsidi pemerintah untuk pupuk dicabut, dan diganti dengan pembelian gabah dengan harga yang mahal oleh pemerintah.

Sedangkan menurut Direktur Utama Pusri, Dadang Heru Kodari, subsidi masih diperlukan agar patani dapat membeli pupuk dengan harga sesuai harga eceran tertinggi.

Rapat dengar pendapat ini melanjutkan rapat sebelumnya pada Kamis (3/2), yang mengundang Direksi PT Pusri, PT Pupuk Kaltim, PT Petrokimia Gresik, PT Pupuk Iskandar Muda, dan PT Pupuk Kujang.

RR Ariyani