Pemerintah Masih Kompromi Tangani Kasus Ambalat

Sabtu, 05 Maret 2005 | 22:07 WIB

TEMPO Interaktif, Jakarta:Pemerintah masih menggunakan langkah diplomatik untuk mempertahankan Blok Ambalat, sedangkan anggota DPR ingin konfrontatif. Besok, Komisi Pertahanan dan Luar Negeri secara resmi bahas masalah ini.

"Pemerintah mempertahankan bagian dari wilayah Indonesia," ujar Wakil Presiden Jusuf Kalla di Jakarta kemarin. "Diplomasi terus dilanjutkan, karena Malaysia negara bersahabat."

Indonesia sudah memberikan hak eksplorasi kepada Unocal di Blok Ambalat, Laut Sulawesi, yang memiliki kandungan minyak dan gas. Tiba-tiba, pemerintah Malaysia melalui perusahaan negara Petronas juga menyerahkan pengelolaan blok itu kepada Shell. Indonesia sudah melayangkan protes resmi kepada Malaysia.

Anggota Komisi Pertahanan dan Luar Negeri DPR Yorrys Raweyai menegaskan, "Kalau perlu pakai langkah konfrontasi."

Menurut dia, langkah tegas perlu diambil untuk menunjukkan sikap. "Kita tidak ingin Ambalat mengalami hal yang sama dengan Sipadan dan Ligitan (akhirnya jatuh ke Malaysia)," katanya.

Djoko Susilo, anggota DPR yang satu komisi dengan Yorrys mengatakan, pemerintah harus menggunakan cara-cara tegas. "Harus terus menggelar kekuatan menunjukkan penolakan kepada Malaysia," ujarnya.

Bahkan, katanya menyarankan, apabila pihak Malaysia memasuki wilayah Ambalat, TNI dapat memberikan peringatan keras dengan menembak. "Itu harus dilakukan sebagai peringatan. Saya rasa, kekuatan TNI AL tidak kalah dengan angkatan laut Malaysia."

Kini, kapal perang Indonesia berpatroli di sekitar perairan Kalimantan dan Sulawesi itu. Tiga smapai empat kapal di perbatasan Malaysia. Bahkan kemarin sudah ditambah menjadi tujuh.

Gara-garanya, ada adu mulut antara awak KRI Rencong dengan tentara laut Malaysia di Laut Sulawesi. Kapal Malaysia itu memasuki wilayah Indonesia, sehingga tentara laut Indonesia menghentikan. Sebaliknya, patroli Malaysia menuding KRI Rencong memasuki wilayahnya, tapi akhirnya menawarkan patroli bersama yang ditolak tentara Indonesia.

Bagi Djoko sikap waspada itu wajar, karena sudah secara jelas Ambalat merupakan bagian dari kedaulatan Indonesia. Klaim Malaysia atas blok tersebut tidak berdasar. "Tidak ada basisnya Malaysia mengakui Ambalat."

Terkait dengan keinginan pemerintah yang masih menggunakan jalur diplomasi, Djoko mengatakan, hendaknya jangan sampai terjadi negosiasi ataupun kompromi.

Dia juga menyarankan agar pemerintah membangun komunikasi dengan negara tetangga seperti Singapura, Filipina, dan Brunei, berkaitan kasus Ambalat. "Sehingga mereka memahami dan memberi dukungan," katanya.

Besok, kata Djoko, Komisi Pertahanan dan Luar Negeri rapat internal yang salah satunya membahas kasus Ambalat. Dari hasil rapat, ada pertemuan dengan TNI, Badan Intelijen Nasional, Departemen Pertahanan, dan Departemen Luar Negeri. "Agar dapat didengar akar permasalahan, dan pembahasannya lebih komprehensif."

Di Makassar, berbagai elemen masyarakat membentuk membentuk Front Ganyang Malaysia Makassar yang disingkat Front GAM. Front ini mengimbau pemerintah Indonesia melakukan konfrontasi terhadap Malaysia.

Pembentukan gerakan merupakan reaksi keras masyarakat Sulawesi Selatan menyikapi langkah Malaysia yang juga mengklaim kepulauan Ambalat sebagai wilayah teritorialnya. Pulau di perairan Selat Makassar itu disebut-sebut mengandung minyak.

Koordinator Front GAM, Das'ad Latief menegaskan, kasus Pulau Sipadan dan Ligitan merupakan contoh sikap sewenang-wenang pemerintah Malaysia, sekaligus juga kelemahan pemerintah Indonesia. Sebagai perlawanan, Front membentuk posko, menjaring relawan yang siap bergabung untuk menyiapkan perlawanan secara fisik mengganyang Malaysia.

Anggota DPRD Makassar dari Partai Bulan Bintang, yang hadir dalam deklarasi Front, Zulkifli Azis, mendukung gerakan tersebut. "Kalau langkah diplomasi sudah tidak bisa, wajib hukumnya warga membela negara,'' ujar Zulkifli.

Sebenarnya Malaysia sudah mengklaim Ambalat sejak tahun lalu. Dasar protes itu, seperti disampaikan Direktur Perjanjian Internasional Departemen Luar Negeri Arif Havas Oegroseno, Malaysia menggunakan peta yang dibuat pada 1979, walaupun peta itu tidak ditolerir oleh nagara-nagar tetangganya.

"Peta itu mencaplok wilayah banyak negara," ujar Arif. Singapura dan Inggris yang mewakili Brunei Darussalam sudah menyampaikan keberatannya. Begitu juga dengan Filipina, Thailand, dan Vietnam.

Pada peta tersebut, Malaysia menganut aturan 70 mil laut, sedangkan Indonesia berdasarkan konvensi internasional, gunakan batas 12 mil laut. Konvensi dimaksud adalah united nation convention law of sea atau UNCLOS, yang diakui PBB.


yuliawati/irmawati