Pembangunan Daerah Perbatasan Terkendala Masalah Dana

Senin, 14 Maret 2005 | 21:28 WIB

TEMPO Interaktif, Jakarta:Menteri Pekerjaan Umum Joko Kirmanto mengungkapkan, belum terlaksananya pembangunan infrastruktur di daerah-daerah perbatasan dan daerah konflik yang ada di Indonesia hingga saat ini karena minimnya dana yang teralokasi.

"Kendala utama pembangunan di daerah-daerah itu ya masalah dana," kata Joko usai rapat dengan Komisi V DPR di Jakarta hari ini.

Joko mengatakan, daerah-daerah perbatasan dan daerah konflik yang ada di Indonesia seperti di Kalimantan merupakan daerah yang paling mendesak untuk segera ditangani. Pasalnya, di Kalimantan banyak sekali jalan-jalan yang tidak dapat difungsikan, karena belum tersentuh sama sekali oleh proyek pemerintah.

"Kalimantan paling penting, karena banyak sekali jalan-jalan yang tidak dapat dilalui. Makanya kami akan perbaiki lingkungannya, sehingga tidak ada perbedaan yang mencolok antara Kalimantan dan Serawak. Paling tidak ada jalan tanah yang bisa dilalui," katanya.

Menteri tidak bisa menjelaskan secara detail, ketika ditanya alokasi anggaran bagi pembangunan di daerah perbatasan dan konflik. Menurut dia, anggaran itu dialokasikan ke masing-masing departemen. "Anggarannya ada, tapi saya nggak hafal. Penanganannya kan ada di tiap direktorat jenderal," ujar Djoko.

Sementara itu, Komisi V DPR juga mendesak agar Departemen Pekerjaan Uumum lebih memperhatikan daerah-daerah perbatasan dan daerah konflik. Komisi menilai departemen ini masih kurang optimal terhadap pembangunan di wilayah tersebut.

"Departemen Pekerjaan Uumum harus lebih memperhatikan dan meningkatkan pembangunan di wilayah yang berbatasan dengan negara tetangga, karena kawasan itu penuh dengan bahaya," kata Ketua Komisi V DPR Sofyan Mile.

Suryani Ika Sari - Tempo