Ekonomi

“Pencabutan Kebijakan Kenaikan BBM Takkan Turunkan Harga”
Minggu, 20 Maret 2005 | 19:53 WIB

TEMPO Interaktif, Jakarta:Pengamat ekonomi Mohamad Sadli meminta, pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono tidak mencabut kebijakan kenaikan bahan bakar minyak (BBM), karena akan memberikan pengaruh yang lebih merugikan.

Jika pemerintah membatalkan kenaikan BBM, akibatnya akan parah karena menyangkut legitimasi pemerintahan Yudhoyono. Apalagi, pencabutan kebijakan kenaikan BBM itu juga tidak serta merta akan menurunkan harga barang-barang yang telah naik.

"Cara terbaik menyiikapi ini dengan memperketat pengawasan sistem kompensasi BBM yang melibatkan segenap unsur masyarakat," kata Sadli, yang juga mantan Menteri Pertambangan selama periode 1973-1978 ini, dalam diskusi tentang politik BBM nasional dari waktu ke waktu di Jakarta hari ini.

Meskipun demikian, dia mengakui, cukup sulit untuk mewujudkan itu karena ada perbedaan dalam menentukan kriteria penduduk miskin. Biro Pusat Statistik (BPS) misalnya, menggunakan kriteria keluarga miskin, yaitu satu keluarga yang terdiri dari empat anggota dengan pengeluaran sekitar Rp 500 ribu per bulan.

"Dengan kriteria ini, lurah merasa kesulitan dalam menentukan keluarga miskin," katanya.

Karena itu, menurut Sadli, jika pemerintah berhasil menjalan program kompensasi 75 persen saja itu sudah cukup baik. "Rasanya sulit untuk berhasil 100 persen," katanya.

Sadli mengatakan dalam sejarah Indonesia telah terjadi kenaikan BBM sekitar 25 kali dan selalu mendapat tantangan. "Selalu dikatakan salah dan sangat sensitif sejak tahun 1973," tanbahnya.

Sementara itu, Menteri Pertambangan dan Energi Purnomo Yusgiantoro menjelaskan, selama ini subsidi BBM sangat memberatkan APBN. "Terlebih dengan semakin tingginya harga minyak," katanya.

Selain itu, dengan adanya subsidi selama ini mengakibatkan maraknya penyelundupan serta pengoplosan antar jenis BBM. Juga cenderung terjadi pemborosan pemakaian energi.

Dia mengakui, untuk setiap kenaikan harga minyak dunia sebesar US$ 1 per barel ada windfall profit sebesar US$ 1 juta. "Namun yang harus diingat, ini menjadi beban karena konsumsi dalam negeri yang semakin tinggi sehingga subsidi pun membengkak," katanya.

Konsumsi BBM dalam negeri meningkat menjadi sekitar 59,63 juta kilo liter per tahun. Ini masih ditambah kemampuan ladang minyak yang sudah semakin menurun.

"Industri perminyakan Indonesia sudah 100 tahun yang mengakibatkan terus turunnya kemampuan produksi," ujarnya.

Muhamad Fasabeni - Tempo

Dari Koleksi Foto TEMPO | Under Development           Spanduk Bebas Bensin Bertimbal Protes Komite Penghapusan Bensin Bertimbel >>selengkapnya ::