Pengusaha Rotan Desak Larangan Ekspor Rotan Segera Direvisi

Rabu, 06 April 2005 | 22:40 WIB

TEMPO Interaktif, Jakarta:Asosiasi Pengusaha Rotan Indonesia mendesak pemerintah segera merevisi larangan ekspor rotan.

Menurut Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Rotan Indonesia Tommy Gunawan, dari hasil rapat dengan Menteri Perdagangan Mari Elka Pangestu pada 15 Maret lalu, pemerintah berjanji akan merevisi larangan ekspor tersebut.

"Karena itu, kami mendesak pemerintah segera merealisasikannya," kata Tommy kepada Tempo di Jakarta hari ini.

Ketika dimintai pendapatnya bahwa Asosiasi Industri Permebelan dan Kerajinan Indonesia merasa keberatan jika keran ekspor rotan kembali dibuka, dia mengtatakan, kekhawatiran pengusaha mebel itu tidak beralasan. Industri mebel, khususnya dari Cirebon bisa mengoreksi diri dalam menghadapi persaingan.

Apalagi, kata Tommy, dari pernyataan Asosiasi Industri Permebelan dan Kerajinan Indonesia sendiri produksi rotan Indonesia berkisar antara 250 ribu ton sampai dengan 400 ribu ton per tahun. Sedangkan kebutuhan dalam negeri hanya berkisar 130 ribu ton per tahun, sehingga masih terdapat kelebihan yang cukup besar.

Dia menambahkan, saat ini jutaan tenaga kerja di Sulawesi menopang hidupnya dari hasil rotan dan ini tentu akan berdampak besar bila pabrik rotan setengah jadi sampai tutup.

Seperti diberitakan sebelumnya, rapat Asosiasi Permebelan dan Kerajinan Indonesia dan Asosiasi Pengusaha Rotan Indonesia pada Maret mengalami kebuntuan. Rapat itu juga dihadiri Menteri Perdagangan.

Kebuntuan itu disebabkan tidak adanya titik temu antara Asosiasi Pengusaha Rotan Indonesia dan Asosiasi Permebelan.

Pengusaha rotan minta agar larangan ekspor rotan direvisi dan meminta agar keran ekspor rotan setengah jadi diperbolehkan. Sebaliknya, pengusaha mebel tidak mengingikan keran ekspor rotan itu dibuka. Pemerintah memberlakukan larangan ekspor rotan berdasarkan Surat Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 355/MPP/Kep/5/2004

Riska S Handayani - Tempo