Presiden Minta Stok BBM Ditingkatkan
Jum'at, 24 Juni 2005 | 00:37 WIB

TEMPO Interaktif, Jakarta:Presiden Susilo Bambang Yudhoyono meminta stok bahan bakar minyak (BBM) nasional ditingkatkan secara bertahap, dari 17,2 hari menjadi 18,5 hari dan kembali ke stok normal 22 hari.

Dalam sidang kabinet di Kantor Presiden yang dihadiri seluruh menteri, Presiden juga meminta kajian secara spesifik bagaimana penghematan energi di sektor-sektor komersiil, transportasi, dan rumah tangga.

"Presiden juga mengatakan, jangan sampai upaya melakukan penghematan itu mengganggu kegiatan ekonomi," kata Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Purnomo Yusgiantoro dalam jumpa pers usai sidang kabinet. Sidang kabinet berlangsung sejak pukul 19.30 WIB dan baru berakhir sekitar pukul 23.35.

Menurut Purnomo, Presiden juga meminta aparat dan Pertamina memperlancar distribusi BBM dan memberantas upaya-upaya pengoplosan BBM.

Direktur Utama PT Pertamina (persero) Widya Purnama menambahkan, untuk meningkatkan stok BBM nasional dari 17,2 hari menjadi 18,5 hari, Pertamina membutuhkan dana US$ 170 juta.

Pada kesempatan terpisah, Pertamina mengatakan, akan menambah impor bahan bakar minyak untuk meningkatkan stok nasional menjadi 20 hari. Peningkatan stok ini dilakukan untuk menghindari kelangkaan BBM.

Kepala Divisi BBM Pertamina Achmad Faisal menjelaskan, tambahan impor minyak itu akan diambil dari kontrak pengiriman minyak Juli. Pertamina akan negosiasi agar kontrak pengiriman Juli diajukan Juni. "Kalaupun tidak bisa dinegosiasikan lagi, Pertamina akan membelinya dari pasar spot," kata Achmad.

Menurut dia, stok saat ini rata-rata 18 hari. Stok nasional untuk minyak tanah masih tinggi sekitar 24 hari. Namun, BBM jenis premium dan solar tinggal 14 hari. Sebelumnya karena kondisi keuangan, Pertamina hanya menjaga stok pada kisaran 17 hingga 18 hari. "Tapi agar tidak terjadi kelangkaan akan kami tambah," jelasnya.

Awal pekan ini, Pertamina mengumumkan stok BBM dalam kondisi kritis, terutama premium tinggal 12,7 hari. Akibat menipisnya stok BBM ini, PLN Senin (20/6) melakukan pemadaman bergiliran di sebagian wilayah Jawa dan Bali karena salah satu pembangkitnya di Grati, Pasuruan, Jawa Timur tidak mendapat pasokan BBM.

Pemerintah pun menghimbau masyarakat untuk menghemat BBM dan listrik. Terhadap himbauan ini, Pengurus Harian Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia Tulus Abadi mengatakan, pemerintah seharusnya lebih dulu mengaudit total manajemen Pertamina yang sangat tertutup. Hingga detik ini, Pertamina tidak pernah transparan berapa sebenarnya biaya pokok pembuatan BBM. "Bisa jadi sumber penyebab kelangkaan BBM akibat amburadulnya manajemen Pertamina. Tidak fair kalau ini ditimpakan ke konsumen," kata Tulus dalam siaran persnya.

Untuk melakukan penghematan BBM, tambah dia, pejabat pemerintah----termasuk Presiden dan Wakil Presiden----harus memberikan contoh konkrit misalnya ke kantor naik kendaraan umum.

"Di Belanda, pejabat pemerintah di sana sudah biasa menggunakan kendaraan umum saat ke kantor. Bahkan beberapa menteri di Belanda naik sepeda onthel," katanya.

Budi Riza/Muhamad Fasabeni/Grace – Tempo

Dari Koleksi Foto TEMPO | Under Development >>selengkapnya ::