Kebijakan Ekonomi Presiden Dinilai Terlalu Umum

Rabu, 31 Agustus 2005 | 20:12 WIB

TEMPO Interaktif, Jakarta: Ekonom dan anggota DPR Drajad Wibowo menilai, pidato Presiden Yudhoyono mengenai kebijakan ekonomi masih terlalu umum. Padahal, ujarnya, pasar mengharapkan kebijakan spesifik yang dapat menentukan nilai tukar rupiah terhadap dolar.

"Harusnya SBY (Presiden Yudhoyono) menjelaskan time table dan deadline dari minggu ke minggu seperti apa," ujar anggota Fraksi Partai Amanat Nasional itu kepada Tempo, Rabu (31/8).

Menurut Drajad, suasana ketidakpercayaan pasar, harus diatasi dengan langkah-langkah nyata sehingga memberikan kepastian. "Agar pasar bisa berhitung (langkah-langkah yang akan diambil)," ujarnya.

Misalnya, ujar Drajad, terkait pertimbangan pasar untuk menjual atau membeli dolar, mengurangi atau menambah produksi. "Saya berdoa supaya pasar tidak memberikan reaksi negatif," kata dia.

Drajad mencontohkan langkah konkret BI yang menaikkan BI Rate (patokan BI) 9,5 persen untuk menjaga stabilitas nilai tukar. "Kalau seperti itu lebih terukur," kata dia.

Mengenai target pemerintah menyelesaikan kompensasi BBM selama September-Oktober, Darajad menilai seharusnya skema kompensasi tersebut sudah selesai Juli lalu. Penyelesaian dua bulan tersebut, ujar Drajad harus disertai penundaan pengeluaran departemen Rp 121 triliun.

"Jika tidak, itu akan meningkatkan inflasi," kata dia. Drajad juga mengkritik SBY, seharusnya SBY dapat menegaskan penundaan pengeluaran departemen dan jumlah besarannya.

Mengenai sumber-sumber yang menjadi target pendapatan pemerintah seperti penerbitan Surat Utang Negara, obligasi internasional, privatisasi BUMN, divestasi PPA, dan pinjaman luar negeri, Drajad berkomentar:"Ya sudahlah." Astri Wahyuni