DPR Ganjal Pengucuran Dana Sensus BPS

Selasa, 13 September 2005 | 21:55 WIB

TEMPO Interaktif, Jakarta:Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Sri Mulyani Indrawati menyatakan, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) belum menyetujui pengucuran anggaran operasional pelaksanaan sensus kemiskinan yang dilakukan Badan Pusat Statistik (BPS). "DPR belum mengaprove uang untuk survei kemiskinan ini sampai detik kemarin,"katanya.

Menurut Ani,panggilan akrab sang Menteri, anggaran yang dibutuhkan untuk sensus penduduk miskin tersebut mencapai Rp 250 miliar. Akhirnya, tanpa persetujuan DPR pemerintah mengambil keputusan untuk mengucurkan dana tersebut. Tahap awal diberikan oleh Menteri Keuangan sebesar Rp 50 miliar agar sensus segera dapat dilakukan.
"Kalau menunggu saja nanti saat kenaikan harga BBM terjadi pemerintah tidak bisa membuat pilihan lagi, jadi pemerintah membuat keputusan sendiri. Diharapkan DPR bisa mendukung,"ujarnya.

Anggota Panitia Anggaran DPR RI Ramson Siagian menyatakan DPR tidak akan mempermasalahkan kalau dana yang dimaksud masuk dalam Anggaran Biaya Tambahan (ABT). Bisa saja masuk dalam APBN perubahan jika pemerintah dapat meyakinkan DPR maksud dari pengucuran dana tersebut. "Kami sayangkan kurang perencanaan dari pemerintah, terkesan buru-buru,"katanya.

Agus Supriyanto