Izin Usaha 23 Pemilik Pelayaran Asing Terancam Dicabut
Senin, 14 November 2005 | 16:35 WIB
TEMPO Interaktif, Jakarta:Sebanyak 23 Pemilik Perusahaan Pelayaran Asing (Ownership Representative) terancam akan dicabut izin usahanya. Sebab mereka belum pernah terdaftar resmi pada Direktorat Perhubungan Laut Departemen Perhubungan (Dephub).
“Mereka telah melanggar ketentuan yang mengharuskan ada rekomendasi Departemen Perhubungan (untuk menjalankan usaha pelayaran). Kalau terbukti, sanksinya sampai dicabut izin usahanya oleh Departemen Tenaga Kerja,” kata Menteri Perhubungan, Hatta Rajasa, Senin (14/11).
Menurut dia hingga saat ini baru 10 perusahaan pelayaran milik asing yang telah mendapat rekomendasi dari departemennya. Kesepuluh perusahaan tersebut terdiri dari 2 perusahaan milik warga negara Korea, 4 Taiwan, 1 Inggris, 2 Indonesia, dan 1 Jepang.
Berdasarkan laporan yang diserahkan Indonesian National Shipowners Asociation (INSA) kepada Dephub, terdapat 59 agen perusahaan pelayaran asing di tanah air. Pada 9 November Dephub telah menyurati para pengusaha pelayaran asing tersebut untuk melaporkan diri selambat-lambatnya besok (Selasa/15/11).
Bersama tim dari kepolisian dan kejaksaan, Dephub tengah merumuskan sanksi tegas bagi semua perusahaan pelayaran asing yang melakukan berbagai pelanggaran.
Selain 23 pemilik pelayaran asing tersebut, Hatta juga menegaskan akan segera melaporkan 9 Perusahaan Pelayaran Asing yang melanggaran biaya bongkar muat di pelabuhan (Terminal Handling Charge) ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
“Setelah masalah ini dirumuskan tim dan dilaporkan ke saya besok, segera dilaporkan ke KPK,” ujarnya.
Kesembilan Pelayaran Asing tersebut adalah Maersk Sealand, Evergreen, Malaysia International Shiping Corporation, CMA CGM Shiping, Samudera Shiping Line, Heung A Shiping, K-Line, Hanjin Shipping, dan Wan Hai Lines. Khairunnisa
Komentar Anda :