2010, Pembayaran Fiskal Luar Negeri Akan Dihapus
Senin, 21 November 2005 | 12:22 WIB
TEMPO Interaktif, Jakarta:Pemerintah akan menghapus pembayaran fiskal luar negeri pada 2010. Demikian disampaikan Menteri Keuangan Yusuf Anwar dalam rapat kerja Panitia Khusus RUU Perpajakan di DPR RI, Jakarta, Senin (21/11).
"Penghapusan pembayaran fiskal luar negeri itu akan dilakukan jika sudah ditemukan sumber-sumber pembiayaan lainnya," kata Anwar. Saat ini pendapatan negara dari fiskal luar negeri mencapai Rp 1,3 triliun per tahun, yakni setiap orang dikenakan Rp 1 juta.
Sebelumnya kalangan pariwisata meminta kepada pemerintah agar fiskal luar negeri dihapus karena dinilai menghambat arus pariwisata.
Seperti diketahui, pengenaan fiskal luar negeri diberlakukan sejak krisis ekonomi terjadi di Indonesia. Hal itu dilakukan untuk menambah penerimaan negara.
Saat ini rapat kerja masih berlangsung. Rapat kerja dipimpin Ketua Komisi XI Paskah Suseta dan dihadiri Menteri Keuangan Yusuf Anwar, Dirjen Pajak Hadi Purnomo, Kepala Badan Pengkajian Ekonomi Keuangan dan Kerjasama Internasional Anggito Abimanyu.
suryani ika sari
Komentar (6)
Untuk para Koruptor Negara RI,
Dengar baik2...pesan kami sebagai rakyat Indonesia.
Jangan beralasan negara RI perlu penghasilan dengan ambil fiskal ke luar negeri. Negara RI makin lama makin bodoh, karena rakyatnya tidak bisa kemana2...katak dalam tempurung.
Kalo mau perlu duit, sikat aja para koruptor negara termasuk KEPARAT-KEPARAT yang bikin peraturan fiskal ini. Ini jelas2 makan duit rakyat. Kalian punya agama ngga sih??????
Negara RI adalah negara yang paling belakang, kalo bikin peraturan pake otak. Coba belajar ama Singapore, negara cuman sekian hektar bisa jadi super maju didunia.
Hai Bangsat-Bangsat Negara...NERAKA menanti ANDA
Fiskal itu kebijakan teraneh. Alih-alih memperbaiki "kebocoran" pajak untuk ngurus negara, malah nambah aturan yang pada akhirnya untuk di"bocor"kan lagi.
Setahu saya ya coba Indonesia yang punya aturan aneh. Dan tidak tanggung-tanggung, bakal jadi 2,5 juta dalam dua tahun ke depan, oalaahhhh. Teraneh se-Dunia. maunya itu apa?
Saya sangat mendukung dengan adanya pembebasan fiskal luar negeri...selamat berjuang pak untuk kemajuan bangsa indonesia..
Saya bekerja di luar negri, terpaksa, karena di negara sendiri ndak dapet2 kerjaan. Sekarang dah lumayan mapan di negara orang kerja bertahun-tahun, karena cuti terbatas, kepengin juga orang tua yang datang menjenguk sesekali. Sekarang ditambah fiskal yang ga kira2 tarifnya cuma buat nambah gendut perut2 "aparat pemerintah", tambah merana nasib kami. Apa perlu sampe ganti kewarganegaraan aja? Kayaknya Indonesia dah ga ada harapan untuk maju... malah makin mundur... Mbok ya mikir toh pak, ndak semua orang yang keluar negri itu kaya. Ndak seperti anggota2 DPR yang gaji dasarnya saja puluhan bahkan ratusan juta, belum termasuk "uang jajan" dan yang lain-lain, 5 juta rupiah untuk bayar fiskal mah tidak perlu kedip mata, MURAHHHH.... Inget donk pak, kita2 yang bekerja hanya makan gaji, tidak ada "uang jajan" lho pak....
Saya seorang karyawan swasta, saya juga pingin jalan jalan keluar negeri meskipun hanya ke Negara Asean tapi males banget kalo harus bayar fiscal luar negeri. Sebab negara lain tidak pernah memberlakukan seperti itu bagi warganya. Kalo Fiscal bebas kita sebagai warga indonesia menjadi warga yang maju dan berwawasan luas..
- 1
- 2