Pemerintah Daerah Tolak Lapor Produksi Batu Bara

Jum'at, 21 Juli 2006 | 21:44 WIB

TEMPO Interaktif, Jakarta: Pemerintah daerah menolak melaporkan produksi batu baranya kepada pemerintah pusat. Akibatnya, sekitar 20 juta ton batu bara tidak tercatat dalam produksi batubara nasional tahun lalu yang mencapai 155 juta ton.

Direktur Bina Usaha Mineral Batu Batu Bara Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral M.S. Marpaung mengatakan, daerah yang tidak melaporkan data produksi itu kebanyakan berada di Sumatra bagian Tengah dan Selatan, serta Kalimantan.

"Padahal kami sudah berkali kali meminta mereka," kata Marpaung kepada pers, Jum'at (21/7). Sejak 2001, izin Kuasa Pertambangan batu bara yang selama ini diterbitkan pemerintah pusat memang dialihkan ke pemerintah daerah.

Ini akibat pelaksanaan Undang-Undang Otonomi pada 1999. Kabupaten Kutai di Kalimantan Timur, misalnya, dalam dua bulan saja bisa mengeluarkan 80 izin Kuasa Pertambangan. Namun akibat tidak tercatat, data produksi batu bara nasional tidak lengkap. Sehingga dapat mengganggu stabilitas permintaan dan penawaran batu bara di pasar.

Jika terjadi kelebihan pasokan batu bara, harga jual komoditas ini lebih ceoat mencapai titik jenuh dan kemudian harga pun anjlok lebih cepat. "Kami sulit sekali meminta data produksi dan berapa izin Kuasa Pertambangan yang daerah keluarkan," ujarnya.

muhamad fasabeni

Topik :

• batu bara

Disclaimer : Komentar adalah tanggapan pribadi, tidak mewakili kebijakan editorial redaksi Tempo Interaktif. Redaksi berhak mengubah kata-kata yang berbau pelecehan, intimidasi, bertendensi suku, agama, ras, dan antar golongan