Investor Australia Keluhkan Otonomi Daerah

Rabu, 09 Agustus 2006 | 05:19 WIB

TEMPO Interaktif, Jakarta:Investor Australia mengeluhkan masalah otonomi daerah dan lemahnya koordinasi antar institusi pemerintah sebagai kendala terbesar berinvestasi di Indonesia.

“Mereka menganggap Indonesia tidak konsisten menarik investor,” ujar Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Muhammad Lutfi usai mendampingi Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menerima pengusaha Australia di Istana Negara, Jakarta, kemarin.

Sebab lain, ujar Lutfi, adalah kontrak lahan yang relatif pendek berkisar 20-30 tahun serta proses perpanjangan yang tidak berlaku otomatis.

Sekitar sepuluh pengusaha Australia, sebagian besar merupakan pengusaha pertambangan seperti PHP, Newmont, Santos serta pengusaha institusi perbankan, seperti ANZ Bank. Turut mendampingi Presiden adalah Menteri Negara BUMN Sugiharto, Menko Perekonomian Boediono, dan Menteri Perindustrian Fahmi Idris. Pembicaraan yang berlangsung untuk menindaklanjuti pembicaraan pemerintah Australia dan pemerintah Indonesia di Sidney dan Canberra tahun lalu.

Lutfi menjelaskan, Australia merupakan investor terbesar keempat di Indonesia yang bergerak di sektor pertambangan dan jasa perbankan. Namun, sejak 2000, realisasi investasi Australia turun terus dan kini menduduki rangking 18. “Sudah tidak terlalu banyak lagi investasinya,” tuturnya.

Setelah tahun 2000, menurut dia, tak ada lagi kontrak pertambangan baru di Indonesia. Padahal, harga bahan metal seperti nikel dan emas saat ini tinggi sekali.

Data BKPM menunjukkan realisasi investasi Australia Januari-Juli 2006 US$ 4,3 juta untuk 15 proyek. Nilai itu hanya 42 persen dari investasi periode yang sama tahun lalu, yakni US$ 10,2 juta. Besar investasi Australia jauh di bawah Jepang yang menduduki peringkat pertama investor di Indonesia dengan nilai US$ 668,6 juta di 69 proyek, disusul Inggris dengan nilai US$ 456,0 juta di 30 proyek.

Realisasi investasi Australia terbesar berada di bidang pertambangan, hotel dan restoran, industri logam dasar, barang logam, mesin dan elektronika, industri kayu. Dengan lokasi investasi terbesar di Jakarta (US$ 1,2 juta) dan Banten (US$ 1,1 juta).

Dalam kerja sama penanaman modal asing (PMA), rencana investasi Australia yang telah disetujui pada periode Januari-Juli 2006 sebesar US$ 20,7 juta. Berkurang US$ 8,3 juta dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Australia hanya menduduki peringkat 17 dibanding Malaysia di urutan pertama (US$ 1.327,7 juta), dan di tempat kedua Singapura (US$ 870,3 juta).

Rencana investasi PMA Australia terbesar di bidang pertambangan (US$ 4,7 juta) dan perdagangan reparasi (US$ 3,7 juta). Dengan lokasi rencana investasi terbesar di Bali (US$ 5,8 juta) dan Kalimantan Timur (US$ 3,6 juta). Rencana penerapan tenaga kerja PMA Australia untuk periode Januari-Juli 2006 adalah 1.109 orang.

“Investor Australia sangat senang dan berkomitmen untuk investasi di Indonesia,” kata Lutfi.

Dengan dasar data-data tersebut, lanjut Lutfi, Presiden meminta Menko Perekonomian memperbaiki Rancangan Undang-undang Pertambangan yang telah ada di DPR agar dibuat lebih atraktif. “RUU itu mesti diperbaiki untuk membuktikan komitmen pemerintah memperbaiki iklim investasi dan menarik kembali investor-investor.”

BADRIAH