Pengembangan Energi CBM Perlu Insentif Bagi Hasil

Senin, 21 Agustus 2006 | 18:35 WIB

TEMPO Interaktif, Jakarta:Dunia usaha menilai pemerintah perlu mendorong pengembangan energi alternatif gas metana batu bara atau coal bed methane (CBM) di Indonesia dengan pola bagi hasil yang menarik.

Presiden Direktur PT Energi Pasir Hitam Indonesia Wahyudi Yudiana Ardiwinata mengatakan, pengembangan energi alternatif ini membutuhkan insentif, seperti pola bagi hasil yang atrakti.f Tujuannya, agar banyak investor yang berminat mengembangkan salah satu energi alternatif pengganti gas bumi ini. “Ini adalah proyek baru dan diharapkan kontrak term-nya sangat atraktif sehingga dapat mencapai keekonomian pengembangan CBM,” kata Yudiana yang mantan Presiden Direktur Chevron Pacific Indonesia, pekan lalu.

Saat ini PT Energi Pasir Hitam memiliki proyek uji coba CBM di Musi, Banyu Asin, Sumatera Selatan.

Saat ini total cadangan CBM di Indonesia mencapai 453 triliun kakli kkubik (tcf), jauh lebih dari dari cadangan gas alam yang hanya 190 tcf.

Menurut Yudiana, bentuk insentif yang diinginkan adalah bagi hasil yang lebih baik dari bagi hasil minyak dan gas. Paling tidak, bagi hasil CBM sama dengan bagi hasil minyak di daerah pedalaman atau frontier. Di daerah pedalaman, bagi hasilnya selama ini 65 persen untuk pemerintah, sedangkan 45 persen bagian kontraktor. Padahal bagi hasil biasanya, 85 persen bagian pemeortah, sedangkan kontraktor hanya 15 persen.

Permintaan bagi hasil tinggi kepada investor, lanjut dia, dikarenakan kegiatan ekplorasi CBM memiliki resiko tinggi. Apalagi pada tahun awal produksi yang dihasilkan hanya air, yang secara bertahap baru menghasilkan CBM. “Juga sumur yang dibutuhkan untuk memproduksi CBM lebih banyak,” ujarnya.

Perhitungannya, biaya eksplorasi satu sumur CBM sekitar US$ 400 ribu, lebih rendah dari minyak atau gas yang rata-rata US$ 1 juta. Namun karena jumlah sumurnya lebih banyak, sehingga total investasinya tetap tinggi.

Diminta komentar, Sekretaris Pusat Kajian Energi dan Sumber Daya Mineral Universitas Trisakti Bona Situmorang berpendapat, soal insentif, memang salah satunya bisa melalui bagi hasil. Yang lainnya bisa berupa kredit investasi CBM seperti yang terjadi di Amerika Serikat. Di sana, semula dunia usaha enggan memproduksi CBM. Namun, setelah pemerintah memberikan kredit pengembang CBM, dunia usaha jadi berminat. Saat ini pemanfaatan CBM mencapai 12 persen dari total energi Amerika Serikat.

Hal lainnya, lanjut dia, sebaiknya pemerintah membuat regulasi yang mengatur soal CBM. Sejak April sedang dirancang peraturan mengenai aturan kontrak dan fiskal pemanfaatan CBM. “Kalau 2010 CBM sudah dimanfaatkan, dari sekarang sudah dimulai. Sebab memproduki CBM harus dilakukan proses dewatering selama 3-4 tahun pertama.”

Sebelumnya, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Purnomo Yusgiantoro pernah mengatakan CBM merupakan energi alternatif yang akan dikembangkan di Indonesia menggantikan gas bumi. Ada 11 tempat di Sulawesi dan Kalimantan yang berpotensi CBM, di antaranya Ombilin, Sumatera Selatan, Bengkulu, Barito, Kutai, Tarakan, dan Sulawesi.

Cadangan terbesar terdapat di Sumatera Selatan sekitar 183 tcf. Diharapkan pada 2010 CBM di Sumatera Selatan dapat digunakan sebagai alternatif energi untuk memasok pembangkit listrik. Sedangkan di Kalimantan Timur diharapkan dapat memasok ke Jawa yang disalurkan melalui pipa Kalimantan Timur-Jawa Tengah.

Muhamad Fasabeni