Pemerintah Putuskan Impor Beras 210 Ribu Ton

Jum'at, 01 September 2006 | 18:23 WIB

TEMPO Interaktif, Jakarta:Pemerintah akhirnya memutuskan impor beras sebanyak 210 ribu ton. Impor ini dilakukan untuk menambah cadangan beras pemerintah di Perusahaan Umum Bulog yang anjlok.

Menteri Koordinator Perekonomian Boediono menjelaskan, impor ini mendesak dilakukan karena cadangan beras pemerintah jauh di bawah dari jumlah yang disyaratkan yakni 350 ribu ton. Anjloknya cadangan ini terjadi akibat beras pemerintah banyak tersedot untuk bantuan bencana dan operasi pasar dalam beberapa bulan tarakhir.

Kuota impor ini, kata Boediono, ditentukan dengan mempertimbangkan kondisi cadangan pemerintah saat ini. Selain itu, untuk antisipasi berbagai kebutuhan hingga panen beras mendatang. “Oleh karena itu kami harus adakan impor 210 ribu ton dalam waktu secepatnya, “ kata Boediono, Jumat (1/9).

Menurut dia, impor beras ini akan menyerap dana sekitar Rp 390 miliar. Dana ini dialokasikan di Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Perubahan 2006. Boediono juga menjamin kegiatan impor ini akan transparan dan terbuka. Sebab, meski izin diberikan kepada Bulog, pemasok beras impor akan dipilih melalui proses tender terbuka. “Kami akan amankan proses ini supaya objektif dan pemerintah mendapatkan harga sebaik mungkin,.“

Deputi Menteri Koordinator Perekonomian Bidang Pertanian dan Kelautan Bayu Krisnamurthi menambahkan, berdasarkan pembahasan dengan Dewan Perwakilan Rakyat, dana Rp 390 miliar ini sebenarnya hanya cukup untuk membeli 130 ribu ton beras. Artinya, sekitar 80 ribu ton beras diimpor dengan menggunakan dana komersial. “Jadi sebagian dana APBN-P dan sebagian komersial, “ ujar Bayu.

Bayu menjelaskan, dengan impor 210 ribu ton, maka beras yang ada di Bulog hingga akhir tahun diperkirakan menjadi 740-750 ribu ton. Jumlah ini termasuk cadangan pemerintah 350 ribu ton. Namun, dia belum bisa memastikan apakah pemerintah tidak akan melakukan impor lagi hingga akhir tahun jika jumlah itu dianggap cukup. “Yang jelas kami mencoba kendalikan harga, “ kata Bayu, “Kalau tidak ada apa-apa dan sudah cukup, tidak ada impor lagi”.

Menteri Perdagangan Mari Elka Pangestu menambahkan, kuota 210 ribu ton ini merupakan masukan tim teknis perberasan yang beranggotakan sejumlah departemen terkait. Beras impor ini, kata dia, akan digunakan menambah cadangan beras pemerintah di Bulog.

Dia menjelaskan, karena untuk mengisi cadangan pemerintah, beras itu tidak boleh masuk ke pasar atau dijual. “Itu yang penting dicatat, “ ujarnya. Meski demikian, pemerintah belum menentukan teknis tender dan darimana beras itu akan berasal.

Menteri Pertanian Anton Apriyantono optimistis impor beras sebesar itu tidak akan menurunkan harga gabah petani. “Beras itu hanya disimpan di gudang Bulog. Tidak masuk ke pasar, “ tutur dia.

Anton juga membantah jika kebijakan impor itu dilakukan karena Indonesia tidak swasembada beras. Menurutnya, suatu negara disebut swasembada jika sudah memenuhi 90 persen kebutuhan beras dari dalam negerinya. Sementara Indonesia selama dua tahun terakhir hanya mengimpor beras kurang dari satu persen dari kebutuhan beras nasional. Artinya 99 persen kebutuhan masyarakat Indonesia dipenuhi dari beras dalam negeri. “Ini swasembada artinya. “ ewo raswa