Pemerintah Gagal Menurunkan Kemiskinan

Jum'at, 01 September 2006 | 18:26 WIB

TEMPO Interaktif, Jakarta:Ekonom Universitas Indonesia Ninasapti Triaswati menilai pemerintah gagal menurunkan jumlah penduduk miskin. "Tren kemiskinan yang tadinya menurun, berbalik, dan meningkat lagi,” katanya di Jakarta, Jumat (1/9).

Menurut dia, kenaikan bahan bakar minyak (BBM) tahun lalu merupakan penyebab utama meningkatnya penduduk miskin. "Klaim yang mengatakan jika BBM naik, lalu akan menurunkan kemiskinan tidak terjadi,” katanya.

Jumat (1/9) BPS mengumumkan, jumlah penduduk miskin meningkat 1,78 persen atau 3,95 juta jiwa. Per Maret 2006, jumlah penduduk miskin meningkat adi 39,05 juta dari 35,10 juta pada Februari 2005. Persentase penduduk miskin menjadi 17,75 persen dari total penduduk Indonesia.

Ia menjelaskan, semula ide yang akan dilakukan adalah mengalihkan subsidi untuk dibelanjakan kepada sektor sosial, seperti pendidikan dan kesehatan agar mendorong pertumbuhan ekonomi dan menciptakan lapangan kerja. Namun, ternyata tidak terbukti. “Pertumbuhan ekonomi dan penyerapan tenaga kerja masih rendah,” ujarnya.

Menurut dia, Bantuan Langsung Tunai (BLT) terlalu kecil untuk digunakan sebagai modal kerja. "Dampaknya jangka pendek untuk konsumsi,” ujarnya. Karena itu, ia menilai perlu program yang lebih serius dalam menangani kemiskinan.

Namun, ia pesimistis pemerintah mampu mengatasi kemiskinan apabila melihat Rencana Kerja Pemerintah 2007. Dengan dana sebesar Rp 51 triliun yang dianggarkan untuk program kemiskinan, ternyata bukan hanya untuk kemiskinan saja. Sebab sekitar Rp 23 triliun dana itu untuk program wajib belajar 9 tahun. “Jadi yang menikmati tidak hanya penduduk miskin.”

Program Bantuan Operasional Sekolah (BOS) juga belum mampu menyentuh lapisan paling bawah. "Mereka yang menikmati BOS adalah yang bersekolah. Sedangkan yang tidak sekolah tidak mendapat subsidi,” ujarnya. Jadi harus ada program lain yang lebih konkrit dan mampu menggapai masyarakat paling miskin.


Sofian