Kenaikan Angka Kemiskinan akibat Kegagalan Kebijakan Pemerintah

Sabtu, 02 September 2006 | 18:27 WIB

TEMPO Interaktif, Jakarta:Kenaikan jumlah penduduk miskin menjadi 17,75 persen menunjukkan kegagalan produk kebijakan pemerintah setahun terakhir.

Tim Indonesia Bangkit berpendapat, selama delapan tahun terakhir sejak 1998 baru kali ini terjadi kenaikan jumlah penduduk miskin. Sebab, pada periode Desember 1998 hingga Februari 2005, jumlah penduduk miskin justru terus menurun dari 24,23 persen menjadi 15,97 persen.

Dua hari lalu Badan Pusat Statistik (BPS) mengumumkan kenaikan jumlah penduduk miskin dari 35,1 juta orang atau 15,97 persen pada Februari 2005 menjadi 17,75 persen per Maret tahun ini. Ini merupakan hasil survei Sosial Ekonomi Nasional atau Susenas Maret 2006. Kenaikan angka kemiskinan itu terutama dipicu kenaikan harga beras dan bahan bakar minyak. Sebab pengaruh produk makanan rata-rata 30 persen di masyarakat pedesaaan dan perkotaan.

“Kenaikan angka kemiskinan setahun terakhir kejadian luar biasa. Ini mencerminkan pemerintah gagal menjalankan strategi propengurangan kemiskinan atau pro-poor,” kata ekonom Tim Indonesia Bangkit Revrisond Baswir dalam jumpa persnya, Sabtu (2/9).

Tim Indonesia Bangkit mencatat ada tiga penyebab kenaikan angka kemiskinan. Pertama, kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) yang terlalu tinggi pada Oktober tahun lalu. Kedua, kegagalan program kompensasi pengurangan subsidi BBM untuk mencegah keluarga hampir miskin (near poor) menjadi miskin dan keluarga miskin semakin miskin. Ada 30 persen penduduk berstatus hampir miskin turun kelas menjadi miskin pada tahun ini. Dan ketiga, pemerintah gagal menstabilkan harga barang kebutuhan pokok. “Penduduk miskin sangat sensitif terhadap kenaikan harga makanan karena pengeluaran makanan mencapai 70 persen,” ucap ekonom lainnya Fadhil Hassan.

Pada kesempatan itu, Tim Indonesia Bangkit juga mengungkapkan keraguannya atas hasil Susenas Maret 2006. Menurut ekonom Iman Sugema, angka kemiskinan BPS 17,75 persen itu merupakan angka kompromi. Pertimbangannya angka kemiskinan sewajarnya lebih dari 17,75 persen. BPS bahkan dinilai sengaja menyembunyikan data Susenas Juli 2005.

Sebab data Susenas itu menunjukkan angka kemiskinan yang lebih tinggi yakni 18,7 persen dan pada Maret 2006 diproyeksikan 22,6 persen. Jadi jika kondisi Juli tahun lalu itu dijadikan dasar, maka angka kemiskinan Maret 2006 dipastikan lebih besar dari 17,75 persen. “Tim Indonesia Bangkit yakin data Susenas Juli 2005 lebih akurat karena mencakup jumlah sampel yang lebih besar. Lagi pula Juli merupakan pertengahan tahun sehingga lebih mewakili gambaran sepanjang tahun,” demikian keterangan tim.

Diminta komentar, Kepala BPS Rusman Heriawan menjelaskan, BPS tidak mengumumkan data Susenas Juli 2005 karena belum menguji apakah data Juli itu bisa dibandingkan dengan data sebelumnya. Sebab, pada tahun-tahun sebelumnya, BPS selalu mendata susenas pada Februari. “Dari tahun 2004 dan 2005, kami selalu memilih waktu Februari. Jadi kalau kami gunakan periode Juli 2005, maka tidak bisa dibandingkan aple to aple,” ujar Rusman kepada Tempo. AGUS SUPRIYANTO