Pengembalian Pinjaman Bank Dunia Tunggu Audit BPK

Senin, 04 September 2006 | 17:02 WIB

TEMPO Interaktif, Jakarta:Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Paskah Suzetta menyatakan, pemerintah membutuhkan opini kedua terhadap tiga proyek Departemen Pekerjaan Umum yang disebutkan Bank Dunia telah terjadi korupsi.

“Buat kami tidak cukup kalau hanya menerima hasil audit Bank Dunia,” kata Paskah di Jakarta, hari ini. “Itu terlalu sepihak.”

Opini kedua itu, menurut dia, akan dimintakan pemerintah dari Badan Pemeriksa Keuangan. Hasil pemeriksaan itu akan lebih memastikan ada tidaknya penyimpangan dalam tiga kontrak proyek senilai US$ 4,7 juta (Rp 42,3 miliar) di Departemen Pekerjaan Umum tersebut. Dengan adanya audit BPK itu, pemerintah berharap ada argumentasi lain. Audit dari BPK diperlukan karena korupsi ini menyangkut keuangan negara.

“Dalam 1-2 hari ini saya kirim surat permintaan agar BPK mengaudit lebih lanjut," kata Paskah.

Dia memastikan, apabila penyimpangan itu benar terjadi maka sesuai perjanjian, pinjaman proyek harus dikembalikan. Selain itu, pemerintah juga akan tetap melihat hasil temuan investigasi dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan dan Komisi Pemberantasan Korupsi.

AGUS SUPRIYANTO