Jaminan Crash Program Belum Disepakati

Kamis, 12 Oktober 2006 | 05:37 WIB

TEMPO Interaktif, Jakarta:
Pemerintah dan Komisi Keuangan DPR belum sepakat soal jaminan crash program megaproyek listrik 10 ribu megawatt dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

Dalam rapat kerja yang berlangsung di gedung parlemen tadi malam, juga terjadi perdebatan di antara anggota Komisi Keuangan. Rapat yang berlangsung selama tiga jam itu belum menghasilkan keputusan soal jaminan proyek tersebut.

Anggota dari Fraksi PDI Perjuangan Emir Moeis menganggap tidak perlu ada jaminan. Alasannya, manajemen PLN sendiri masih belum beres. “Masih banyak celah yang memungkinkan jaminan hanya dinikmati pihak yang meminta,“ katanya.

Anggota Komisi Keuangan lainnya, Max Muin mengatakan, jaminan di APBN tidak akan banyak berfungsi. Menurut dia, pemerintah juga tidak bisa menjamin harga batu bara murah untuk crash program.

Sedangkan T.M. Nurlif mengatakan, megaproyek itu perlu mendapat dukungan DPR. Alasannya, program itu penting untuk menjamin penggunaan energi listrik masa depan. “Memang perlu ada jaminan untuk proyek itu,“ kata politikus dari Fraksi Partai Golkar ini.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan, pemerintah akan berhati-hati dalam pelaksanaan crash program. Termasuk juga soal pemberian jaminan.

Ia menganggap jaminan tetap perlu supaya proyek bisa berjalan. “Kalau kita tidak bangun infrastruktur, pertumbuhan ekonomi juga tidak terbangun, “ katanya.
PRAMONO