Insentif untuk Infrastructure Summit II Belum Pasti

Jum'at, 13 Oktober 2006 | 08:58 WIB

TEMPO Interaktif, Jakarta:Departemen Pekerjaan Umum belum menetapkan insentif yang akan diberikan kepada investor dalam Infrastructure Summit II yang akan diselenggarakan di Jakarta pada 1-2 November 2006.

Staf Ahli Menteri Pekerjaan Umum bidang Ekonomi dan
Investasi Sumaryanto Widayatin mengatakan, insentif yang
akan diberikan tergantung pada proses pembahasan dengan
calon investor selama pertemuan berlangsung.

Pemberian insentif juga berdasarkan pada kemampuan fiskal pemerintah. Insentif terutama akan diberikan kepada
proyek-proyek sesuai skala prioritas. ”Yang menentukan
prioritas adalah Departemen Keuangan,” kata Sumaryanto.

Meskipun demikian, dia menjamin, investor tetap akan mendapat insentif. ”Pemerintah tidak akan tutup mata atas kesulitan investor,” ujarnya.

Dia mencontohkan, insentif itu dapat berupa kredit lunak, jaminan lainnya, atau bahkan menalangi sebagian pekerjaan terlebih dahulu.

Proyek di bawah Departemen Pekerjaan Umum yang ditawarkan
dalam pertemuan puncak infrastruktur nanti meliputi proyek jalan tol dan air minum. Proyek jalan tol yang ditawarkan adalah ruas Medan-Kualanamu-Tebing Tinggi serta ruas Solo-Kertosono. Sedangkan proyek air minum di Tangerang, Bandung, dan Dumai.

Menurut Sumaryanto, tidak ada target besaran investasi
yang akan diperoleh dari penawaran proyek-proyek tersebut. ”Yang penting satu atau dua proyek bisa jalan dan terus bergulir ke proyek yang lain,” ujarnya.

Dia menambahkan, proyek yang ditawarkan itu sudah siap dan cukup menarik bagi investor. Proyek jalan tol pasti akan dibangun oleh pemerintah, terlepas ada tidaknya investor. Sedangkan proyek air minum sudah memenuhi kelayakan baik dari sisi persediaan atau pasarnya.

”Kalau investor pintar, proyek air di Tangerang cukup bagus, sumber airnya jelas, dan dekat pemukiman
elit,” katanya.

Pemerintah juga akan menawarkan 10 proyek infrastruktur dari berbagai departemen dengan total nilai US$ 4,5 miliar atau sekitar Rp 40,5 triliun. Proyek yang ditawarkan itu sudah siap dikerjakan dan tidak ada masalah dengan pembebasan lahan.

Sumaryanto menambahkan, kegagalan penawaran Infrastructure Summit I sebelumnya karena saat itu pemerintahan masih baru. ”Belum tahu persis masalahnya,” kata dia.

Pertemuan yang kedua ini agak berbeda. ”Tidak sekedar jualan proyek seperti sebelumnya,” katanya.

Harun Mahbub