Bank Pembangunan Asia Tawarkan Pinjaman US$ 3,82 Miliar

Selasa, 31 Oktober 2006 | 20:36 WIB

TEMPO Interaktif, Jakarta:Bank Pembangunan Asia (ADB) menawarkan pinjaman sekitar US$ 3,82 miliar (sekitar Rp 34,38 triliun) selama empat tahun ke depan. Dari jumlah itu sekitar 25 persen disediakan untuk membiayai proyek infrastruktur yang digelar pemerintah.

"Tingkat bungan LIBOR ditambah 20 basis poin. Juga dikenakan biaya komitmen (commitment fee)," kata C. Lawrence Greenwood Jr, Wakil Presiden Bank Pembangunan Asia, kepada pers di Hotel Mandarin Orientasi, Selasa (31/10).

Menurut dia, investasi yang berjalan selama ini memang masih terbatas. Hal ini dikarenakan dana masih tertumpu pada anggaran negara. Sedangkan jumlah anggaran yang ada terbatas.

Lawrence mengatakan, pada akhir-akhir ini pemerintah cenderung melonggarkan kebijakannya dengan mengalokasikan lebih banyak dana untuk pembangunan infrastruktur. Utang ini juga masih terkait dengan komitmen pinjaman yang ditawarkan Consultative Group on Indonesia (CGI) beberapa waktu lalu.

Selain itu, dia sependapat jika pemerintah terus secara aktif mendorong berkembangnya iklim investasi yang kondusif. Menurut Lawrence, program pemerintah untuk mempermudah pembebasan tanah dan pemberian jaminan berinvestasi memang diperlukan.

Koordinator Program ADB A Barend Frielink mengatakan, penggodokan tawaran pinjaman berbunga ini memang molor dari waktu yang dipatok semula. Akibatnya, kata dia, tawaran itu baru bisa dipublikasikan pada akhir tahun ini.

Eksekutif ADB Ramesh Subramaniam mengatakan, pemerintah perlu memfokuskan pembangunan infrastruktur pada pembangunan jalan, instalasi air bersih dan listrik. "Ini menyentuh langsung kepada kebutuhan orang banyak," ujarnya.

Bila sarana infrastruktur diperbaiki, lanjut dia, maka akan menarik investor untuk menanamkan uangnya pada berbagai proyek infrastruktur. "Karena kondisinya infrastruktur dasarnya sudah bagus," kata dia.

ADB juga menawarkan bantuan dana gratis senilai sekitar US$47,6 juta selama empat tahun ke depan. Ditanya soal penyimpangan dana pinjaman seperti yang dilansir banyak pihak, Lawrence mengatakan. pemeriksaan tetap dilakukan. "Tapi pemerintah (Indonesia) tetap harus membayar penuh pinjaman," kata dia.

BUDI RIZA

Disclaimer : Komentar adalah tanggapan pribadi, tidak mewakili kebijakan editorial redaksi Tempo Interaktif. Redaksi berhak mengubah kata-kata yang berbau pelecehan, intimidasi, bertendensi suku, agama, ras, dan antar golongan