Faisal Basri: Praktek Pinjaman Bilateral Perlu Diwaspadai
Senin, 29 Januari 2007 | 14:02 WIB
TEMPO Interaktif, Jakarta:
Pengamat ekonomi Faisal Basri menilai langkah pemerintah untuk berkonsentrasi terhadap pola pinjaman bilateral perlu diwaspadai. Pasalnya, pola seperti ini lebih rentan terhadap praktek kolusi karena transparansinya dipertanyakan.
Menurut dia, forum seperti Consultative Group on Indonesia sangat efektif baik dari sisi pengawasan maupun meredam niat-niat kongkalikong terhadap rencana pinjaman luar negeri. Sejak 2003, kata Faisal, pemerintahlah yang memimpin forum ini. "Kalau bilateralkan masyarakat tidak tahu, komitmennya seperti apa dan besar yang disepakati berapa, ini sangat rentan terhadap kolusi," kata dia di Departemen Keuangan
Senin (29/1).
Forum seperti CGI, kata dia, sebenarnya menjadi media untuk mengawasi setiap praktek pemerintah melakukan pinjaman luar negeri. Lembaga non-pemerintah terutama Lembaga Swadaya Masyarakat dalam negeri pun diberikan kesempatan sehingga dapat mengetahui setiap perjanjian dan komitmen utang yang diinginkan. "Jadi saya sangat tidak sepakat pembubaran CGI, apalagi kalau fokusnya dialihkan ke bilateral," ujar dia.
Pemerintah sendiri pasca pembubaran CGI menyatakan akan melakukan pinjaman luar negeri secara bilateral menggunakan pola public private partnership. Pejabat departemen teknis pun diberikan kewenangan untuk melakukan negoisasi utang dalam pembiayaan proyek di sektornya.
"Kalau CGI terlalu repot, dan negara-negara yang pinjamannya kecil lebih cerewet ketimbang krditor utama," kata Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati. Pola bilateral ini, kata dia, akan diterapkan melalui mekanisme bisnis. Kesepakatan antara kedua negara akan disesuaikan dengan kepentingan dalam proyek yang diadakan.
ANTON APRIANTO
Topik :
Komentar Anda :