Pemerintah Daerah Diajak Beli Saham Merpati

Rabu, 21 Februari 2007 | 00:56 WIB

TEMPO Interaktif, Jakarta:
Kementerian Negara Badan Usaha Milik Negara (BUMN) akan mengajak Pemerintah Daerah Provinsi untuk membeli saham atau kepemilikan PT Merpati Nusantara Airlines yang tahun ini akan di privatisasi. Pemerintah daerah dinilai mempunyai kepentingan besar terhadap maskapai pelat merah ini karena basis usaha Merpati lebih kepada penerbangan penghubung kota-kota dalam provinsi.

Menurut Sekretaris Menteri Negara BUMN, pemerintah daerah sangat berpeluang besar untuk membeli kepemilikan Merpati dan peluangnya dibuka seluas-luasnya. "Pemerintah Daerah pasti mau membeli Merpati, dan hal ini sudah dihitung potensinya," ujar Said di sela-sela rapat Kerja dengan Komisi XI DPR, Selasa (20/2).

Menurut dia, menjual Merpati ke pemerintah daerah akan lebih menguntungkan karena daerah berkepentingan terhadap maskapai ini. Namun pihaknya juga, kata dia, membuka peluang bagi investor lain untuk membeli Merpati. "Industri penerbangan sangta potensial saat ini dengan adanya persaingan ketat diantara 22 maskapai yang ada di Indonesia," kata dia.

Pemerintah memasukan Merpati sebagai saalah satu BUMN yang akan diprivatisasi. Metode privatisasinya adalah strategic sales dan dilusi atau penerbitan saham baru dengan maksimal saham yang dilepas sebesar 40 persen. Privatisasi ini dilakukan karena Merpati memerlukan dana untuk melakukan restrukturisasi dan penyehatan perusahaan.

Menurut Said, saat ini tim privatisasi belum fokus terhadap investor mana yang akan dibidik. Apakah asing atau dalam negeri. Namun, kata dia, Pemerintah daerah tetap akan diprioritaskan sebagai pihak yang akan diajak untuk membeli saham Merpati. "Insya allah lah nanti pasti ada investornya, tetapi saya yakin pemda pasti mau," kata dia.

Sebelumnya, juru bicara Agus Soedjono mengatakan saat ini Merpati sedang melakukan upaya-upaya untuk melakukan Kerjasama oPerasi dengan Pemerintah Daerah. KSO yang sudah dilakukan diantaranya KSO dengan pemerintah Marauke Papua dan Bima Nusa Tenggara Barat NTB. Kerjasama ini, kata Agus, sifatnya saling menguntungkan. Pemerintah daerah sifatnya bisa megadakan pesawat untuk dioperasikan Merpati atau memberikan subsidi penumpang kepada Merpati.

Anton Aprianto