Anggota DPR Curiga Ada Agenda Politik
Senin, 05 Maret 2007 | 01:20 WIB
TEMPO Interaktif, Jakarta:Rencana pemerintah memangkas fungsi PT Jasa Marga (Persero) dari pengelola (operator) jalan tol menjadi pengembang saja, menimbulkan reaksi dari berbagai pihak.
Rapat koordinasi kabinet terbatas tentang infrastruktur pada Jumat lalu juga memutuskan, Jasa Marga diminta menjual aset perseroan berupa jalan tol kepada investor. Menurut Wakil Presiden Jusuf Kalla, cara ini manjur untuk mempercepat program pembangunan 1.000 kilometer jalan tol dalam waktu tiga tahun, mengingat pertumbuhan pembangunan jalan bebas hambatan itu dalam kurun waktu tujuh tahun ini berjalan lambat.
Anggota Komisi Infrastruktur Dewan Perwakilan Rakyat Abdul Hakim dari Fraksi Partai Kesejahteraan Sejahtera mengaku kaget dengan rencana tersebut. "Kami tidak paham, apa alasan pemerintah tiba-tiba ingin melakukan hal seperti ini" kata Hakim kepada Tempo kemarin.
Dia mencurigai ada agenda politik di balik penjualan aset jalan tol Jasa Marga kepada investor lain. Padahal, Jasa Marga berencana akan melakukan penawaran saham perdana tahun ini. Dengan dijualnya aset-aset perusahaan, tidak ada jaminan penawaran saham itu bisa berjalan. "Jangan sampai ada agenda tertentu yang justru memperburuk citra perusahaan negara," tambahnya.
Ketua Komisi Infrastruktur Akhmad Muqowwam juga menyangsikan efektivitas penjualan aset untuk mengisi pundi pemerintah. “Apa pemerintah yakin rencana itu mampu menyumbangkan keuntungan,” ujarnya.
Menurut dia, penjualan itu akan berimplikasi pada perubahan status perusahaan sebagai pengelola aset. Apalagi, sejauh ini belum ada ketentuan yang mengubah fungsi dan tugas Jasa Marga sebagai perusahaan negara yang melayani kebutuhan jasa jalan tol.
Namun, anggota Komisi Infrastruktur Enggartiasto Lukito dari Fraksi Golkar berpendapat sebaliknya. Menurut dia, dibanding penjualan saham perdana, penjualan ruas jalan tol akan jauh lebih menguntungkan.
Rieka Rahadiana/Riky Ferdianto
Komentar Anda :