Menteri Keuangan : Tak Ada Lagi Uang untuk Lapindo

Senin, 05 Maret 2007 | 19:22 WIB

TEMPO Interaktif, Jakarta:Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan, tidak ada lagi ruang anggaran yang bisa dialokasikan untuk pembangunan infrastruktur di kawasan Sidoarjo Jawa Timur akibat luapan lumpur panas Lapindo Brantas.

"Kalau hari ini saya ditanya, tidak ada sama sekali uangnya untuk Lapindo," kata Sri Mulyani dalam rapat kerja pemerintah bersama Komisi V Dewan Perwakilan Rakyat di Senayan Jakarta, Senin (5/3).

Dalam kesempatan itu, Menteri Pekerjaan Umum Djoko Kirmanto mengungkapkan kebutuhan untuk relokasi infrastruktur mencapai Rp 7,6 triliun.

Menurut Menteri Keuangan, di dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 2007 memang ada pos anggaran lain-lain sebesar Rp 18 triliun dan pos anggaran bencana sebesar Rp 2 triliun. Tetapi, lanjut dia, dua pos tersebut sudah ada kaveling yang jelas dan terperinci sehingga tidak bisa lagi diutak-atik.

"Kalau (anggaran untuk relokasi infrastruktur) itu mau dimasukkan sebagai tanggung jawab negara maka harus menunggu Juni nanti dengan memasukkannya ke dalam APBN Perubahan 2007," kata Sri Mulyani dengan nada tegas.

Itu pun, dia melanjutkan, harus didahului suatu proses politik sah dan jelas mengenai penegasan status pembagian tanggung jawab antara pihak PT Lapindo Brantas dengan pemerintah. "Harus ada keputusan presiden atau kesepakatan dengan Dewan mengenai statusnya dulu baru nanti saya masukkan tengah tahun," katanya.

Jika sudah jelas statusnya, kata Sri Mulyani, sesuai dengan mekanisme pembahasan anggaran yang baku maka kementerian teknis segera membahas dengan komisi teknis setelah itu Bappenas bersama Menteri Keuangan dengan komisi teknis (keuangan) baru dirampungkan menteri keuangan dengan panitia anggaran untuk alokasi anggarannya.

AGUS SUPRIYANTO