Sensus Komputer Hanya di Jakarta
Kamis, 22 Maret 2007 | 01:30 WIB
TEMPO Interaktif, Jakarta:
Badan Pusat Statistik (BPS) tidak dapat menyensus perangkat lunak di instansi pemerintah di seluruh Indonesia. BPS hanya akan menyensus komputer pemerintah di Jakarta. Langkah ini untuk menyiasati minimnya anggaran yang dialokasikan pemerintah melalui Departemen Komunikasi dan Informatika sebesar Rp 1,5 miliar.
Kepala BPS Rusman Heriawan mengatakan, BPS berasumsi Jakarta cukup mewakili sekitar 60 persen dari perangkat lunak di komputer-komputer milik pemerintah di Tanah Air. Namun bila pemeritah tetap menginginkan survei di seluruh Indonesia, maka dibutuhkan dana sekitar Rp 5 miliar.
Saat ini, kata dia, BPS sudah menyiapkan seluruh keperluan survei seperti lembar kuisioner. Lembaran itu tidak akan disebarkan begitu saja, melainkan akan diisi oleh petugas BPS. Pasalnya, jika disebarluaskan maka tingkat pengembalian kuisioner tergolong rendah.
"Pengalaman kami hanya sekitar 25 persen," kata Rusman. Lembaran kuisoner itu untuk mendata jumlah Personal Computer (PC) dan perangkat lunak yang dipergunakan di seluruh tingkatan kantor pemerintah. "Terutama adalah soal legalitas," kata Rusman.
Ia memperkirakan, proses pendataan itu akan menghabiskan waktu sekitar dua bulan. Namun rencana BPS ini ditentang Kementrian Komunikasi dan Informatika. Pasalnya, mustahil memperoleh data yang akurat jika hanya menjadikan Jakarta sebagai sampel.
"Pemerintah ingin data itu diperoleh melalui sensus," ujar Staf Ahli Menteri Komunkasi dan Informatika, Alexander Rusli. Soal dana, pemerintah akan menyaiapkan dana tambahan yang akan diambil dari pos dana penelitian Departemen Komunikasi dan Informatika. Tapi kami belum mendapatkan penjelasan resmi dari BPS soal kebutuhan dana,” kata Alex.
riky ferdianto
Komentar Anda :