Direksi TVRI Harus Lepas dari Intervensi Politik

Jum'at, 23 Maret 2007 | 21:40 WIB

TEMPO Interaktif, Jakarta:Direksi TVRI, menurut Anggota Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Ali Muchtar Ngabalin, tidak boleh diintervensi oleh partai politik. Dia mengatakan hal itu akan menimbulkan konflik kepentingan.

Intervensi partai politik cenderung melahirkan budaya kolusi, korupsi dan nepotisme. "Kebiasaan ini merusak," kata dia.

Sebagai lembaga penyiaran publik, TVRI hendaknya mengabdi untuk pekentingan publik. "TVRI harus menjadi representasi kepentingan publik, bukan kepentingan elit negara," tandasnya.

TVRI mengalami kemelut lantaran dihantui persoalan dana dan konflik internal. Persoalan itu diadukan sejumlah karyawan, jajaran direksi dan dewan komisaris kepada DPR beberapa waktu lalu. Direksi yang baru terpilih sekitar enam bulan lalu dituding sebagai biang keladi. Kemelut itu menyebabkan dewan pengawas TVRI menonaktifkan Direktur Program dan Pemberitaan TVRI, Rully C Iswahyudi.

Riky Ferdianto