Pemerintah Ambil Alih Distribusi Minyak Goreng

Kamis, 24 Mei 2007 | 02:23 WIB

TEMPO Interaktif, Jakarta:Pemerintah bakal mengambil alih distribusi minyak goreng dalam operasi pasar atau program stabilisasi harga. Sebab, distribusi yang ditangani langsung produsen minyak sawit dianggap kurang optimal menurunkan harga.

Sejak pekan ketiga Maret lalu, harga minyak goreng terus merangkak naik, mulai Rp 6.552 per kilogram hingga sempat menyentuh Rp 8.000-an per kilogram. Sedangkan harga normalnya adalah Rp 6.500-6.800 per kilogram.

"Distribusi ini agak bermasalah. Kalau terus seperti ini, pemerintah akan mengambil alih," kata Direktur Bina Pasar dan Distribusi Departemen Perdagangan Gunaryo di Jakarta kemarin.

Saat ini distribusi minyak goreng dilakukan sendiri oleh produsen. Mereka menyalurkan sekitar 80 persen kepada subdistributor (satu tingkat di atas pengecer), melakukan penjualan langsung kepada konsumen sebesar lima persen, dan menyalurkan 15 persen kepada industri kecil.

Menurut Gunaryo, pengambilalihan ini diharapkan menjadi solusi terbaik untuk menurunkan harga minyak goreng. Pemerintah, kata dia, menduga ada permainan spekulan dalam mendistribusikan minyak goreng kepada konsumen.

"Sepertinya ada spekulasi pedagang. Walaupun ada barang murah, harganya masih tetap tinggi," kata dia.

Untuk sistem distribusi baru ini, Gunaryo melanjutkan, sasarannya adalah subdistributor. Selama ini subdistributor memperoleh 80 persen kuota minyak goreng operasi pasar.

"Yang seharusnya masuk ke distributor biasa itu kan mengalami hambatan. Karena itu, ya, kami coba dengan cara ini," kata Gunaryo.

Pemerintah, kata Gunaryo, akan meminta bantuan organisasi pedagang pasar, yakni koperasi pasar dan Asosiasi Pedagang Pasar Seluruh Indonesia. Dari hasil rapat dengan pedagang pasar kemarin, tutur dia, mereka menyanggupi membantu program stabilisasi harga pemerintah. "Mereka akan mencoba di sepuluh pasar di Jabodetabek," kata Gunaryo.

Ditemui terpisah, Sekretaris Umum Aliansi Pedagang Pasar Seluruh Indonesia Ngadiran mengakui pemerintah meminta organisasi pedagang pasar membantu distribusi operasi pasar minyak goreng tersebut. "Kami (pedagang) akan bantu (pemerintah)," kata dia.

Menurut Ngadiran, dari 151 pasar di Jabodetabek, ada 22 pasar yang dianggap strategis dan mempunyai sarana pendukung lengkap, seperti silo atau tangki penyimpan. Untuk tahap awal, kata dia, Asosiasi menjanjikan sepuluh pasar (Pasar Tomang Barat, Lontar, Jatinegara, Rawamangun, Klender, Cempaka Putih, Senen, Blok A, Pasar Minggu, dan Kebayoran Lama) siap ditugasi.

Kesepuluh pasar ini, ujar dia, sering kali menjadi lokasi survei Badan Pusat Statistik untuk memantau perkembangan inflasi. Dia memperkirakan, dari sepuluh titik itu akan terserap sekurangnya 2,4 ton minyak goreng per hari.

Ketua Umum Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia Akmaludin Hasibuan mengatakan kalangan produsen memang telah meminta pemerintah terlibat langsung dalam distribusi atau operasi ke pasar. Selama ini pemerintah belum terlibat. "Pemerintah menyambut baik permintaan produsen," ujarnya kepada Tempo.

Kalangan produsen, menurut dia, memang berkeberatan bila semua proses distribusi minyak goreng dibebankan kepada produsen. "Perlu tenaga dan biaya yang besar," ujarnya.
Saat ini, kata Akmaludin, produsen telah menyiapkan pasokan minyak kelapa sawit mentah untuk program stabilisasi harga minyak goreng pada Juni mendatang. "Jatah 100 ribu ton telah disiapkan buat Juni nanti," katanya.

Untuk minggu ketiga Mei, target minyak kelapa sawit mentah yang digelontorkan kepada pemroses sebanyak 35 ribu ton, minggu keempat 30 ribu ton, dan minggu kelima 12 ribu ton. Sejak Senin pekan lalu, produsen mengklaim telah menjual minyak kelapa sawit mentah seharga Rp 5.700 per kilogram kepada pemroses. Meski begitu, harga minyak goreng belum mencapai Rp 6.500-6.800 per kilogram di tangan pengecer.

"Harga minyak goreng di Jakarta memang masih di atas Rp 7.000 per kilogram, tapi di Medan sudah Rp 7.000 per kilogram," kata Akmaludin.

l AGUS SUPRIYANTO | Yuliawati