Tim Indonesia Bangkit Meragukan BPS

Selasa, 29 Mei 2007 | 00:28 WIB

TEMPO Interaktif, Jakarta:Tim Indonesia Bangkit (TIB) menyatakan keraguannya terhadap independensi Badan Pusat Statistik. Sebab, berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 2005, BPS bekerja di bawah Kementerian Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas.

Peraturan Presiden itu, menurut juru bicara TIB, Hendri Saparini, membuka peluang intervensi pemerintah terhadap data dan metodologi survei BPS.

"Itu meragukan independensi BPS," tutur dia dalam audiensi dengan Komisi Keuangan dan Perbankan Dewan Perwakilan Rakyat di gedung parlemen, Jakarta, kemarin.

Bahkan, ujar ekonom Econit ini, dalam dua tahun terakhir, BPS harus mengkonsultasikan dulu data indikator ekonomi ke publik kepada menteri bidang ekonomi, sebelumnya mengumumkannya ke publik.

Menurut Hendri, Tim menemukan beberapa fakta mengenai tidak akuratnya data BPS. Soal inflasi, misalnya, versi BPS, inflasi sepanjang Januari-Maret hanya 1,9 persen. "Padahal harga eceran beras naik 8,3 persen," kata
dia.

Dia juga menyebutkan, angka inflasi 2006 yang dicatat BPS hanya 6,6 persen. Padahal harga eceran beras naik 25 persen, dan harga minyak goreng naik 60 persen.

Tim kemudian mendesak DPR agar membentuk Panitia Khusus (Pansus) untuk mengkaji posisi BPS dalam pemerintahan.

Namun, menurut anggota Komisi Keuangan Awal Kusumah, tuntutan pembentukan Pansus terlalu berlebihan. "Kami lebih memilih rekomendasi agar BPS membuka kerja sama dengan perguruan tinggi," ucapnya kepada wartawan.

Kepala BPS Rusman Heriawan menyatakan tidak ada masalah jika ada yang meragukan kredibilitas lembaga yang dipimpinya. "Saya positif saja, ini berarti banyak yang concern akan pentingnya statistik," kata dia yang saat dihubungi tengah berada di pertemuan lembaga statistik se-Asia Pasifik di Cina, tadi malam.

Rusman meyakinkan bahwa metode survei yang dipakai BPS sudah cukup valid dan merupakan potret representasi semua daerah. Metode yang digunakan pun sudah sesuai standar internasional dan dipakai di semua negara.

Dia menegaskan pula, meski berada di bawah koordinasi Bappenas, tidak ada intervensi apapun dari pemerintah untuk penghitungan indikator makro. "Sama sekali tidak ada. Saya bertanggung jawab kepada Tuhan," tegasnya.

Rafly Wibowo